Analisis Resiliensi Keuangan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara)

Ribka Ellymercy Steffany Kussoy, Vogy Gautama Buanaputra, S.E., M.Sc., Ph.D., AFHEA

2024 | Tesis | S2 Ilmu Akuntansi/Akuntansi Terapan

Pandemi COVID-19 telah dinyatakan berakhir di Indonesia pada tanggal 21 Juni 2023 dan berpengaruh besar terhadap bidang perekonomian dan keuangan. Kebijakan dalam rangka membendung penyebaran virus menyebabkan Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan pengangguran dan menduduki posisi tertinggi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dibanding provinsi lain yang berada di Pulau Sulawesi, namun hal ini tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara sehingga pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara masih di atas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar -2,07%.

Negara-negara yang terdampak pandemi COVID-19 memerlukan waktu untuk pulih dari krisis keuangan dan pemerintah daerah memiliki respon yang berbeda disertai pola ketahanan keuangan yang berbeda terhadap krisis keuangan (Barbera dkk., 2020). Kemampuan pemulihan di mana suatu sistem atau komunitas memiliki kesanggupan untuk bertahan, menyesuaikan diri, dan pulih dari guncangan yang mempengaruhi stabilitas keuangan dari waktu ke waktu disebut resiliensi keuangan (Sutcliffe dan Vogus, 2003; Barbera dkk., 2017). 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kemampuan resiliensi keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data menggunakan dua jenis sumber data yaitu data sekunder dengan dokumentasi dan data primer dengan wawancara, yang digabungkan melalui pendekatan tematik untuk mendapati pola dan tema pada data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan pola resiliensi constrained adapters dalam menghadapi guncangan keuangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan kapasitas antisipatif yang tinggi, namun mengalami peningkatan kerentanan keuangan dari waktu ke waktu sehingga memerlukan peningkatan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

The COVID-19 pandemic was declared over in Indonesia on June 21, 2023, and had a major impact on the economy and finance. Policies to stem the spread of the virus caused North Sulawesi Province to experience an increase in unemployment and occupy the highest position in the Open Unemployment Rate compared to that of other provinces on Sulawesi Island. However, this did not have a significant effect on the economic growth of North Sulawesi Province. So, North Sulawesi Province's economic growth was still above the average national economic growth rate of -2.07%.

Countries affected by the COVID-19 pandemic need time to recover from the financial crisis and local governments have different responses along with different patterns of financial resilience to the financial crisis (Barbera et al., 2020). The ability of a system or community to withstand, adjust to, and recover from shocks that affect financial stability over time is called financial resilience (Sutcliffe and Vogus, 2003; Barbera et al., 2017). 

This study aims to analyze the financial resilience capability of the North Sulawesi Provincial Government in facing the COVID-19 pandemic. The method applied in this research was a qualitative method using a case study approach. Data collection used two types of data sources, namely secondary data with documentation and primary data with interviews, which were combined through a thematic approach to find patterns and themes in the data. 

The study results showed that the North Sulawesi Provincial Government showed a resilience pattern of constrained adapters in dealing with financial shocks caused by the COVID-19 pandemic. The North Sulawesi Provincial Government showed a high anticipatory capacity but experienced an increase in financial vulnerability over time, requiring an increase in Local Revenue receipts.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Indonesia, Provinsi Sulawesi Utara, Resiliensi Keuangan, Pandemi Covid-19