Pelaksanaan Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD Propinsi Sulawesi Selatan

IRHAM, Nidya H, Dr. Hj. Siti Ismijati Jenie, SH.,CN

2004 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan mengenai : Pelaksanaan Kepres Nomor 18 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD Propinsi Sulawesi Selatan, bagaimana pelaksanaan barang/jasa yang melebihi nilai minimum dengan penunjukan langsung dan upaya apa yang di tempuh panitia pengadaan barang/jasa agar tidak terjadi penunjukan langsung terhadap pekerjaan yang harus ditenderkan. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, penelitian lapangan yang di dukung oleh penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan di Sekretariat DPRD Propinsi Sulawesi Selatan dengan pengambilan responden secara purpose sampling yaitu responden yang terdiri dari para pejabat merangkap panitia pengadaan barang/jasa unit kerja Sekretariat DPRD Propinsi Sulawesi Selatan sebanyak 8 orang, 3 orang dari perusahaan/rekanan penyedia barang/jasa dan nara sumber 4 orang dari ARDIN (Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia). Hasil penelitian tersebut kemudian di deskripsikan untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dari hasil penelitian yang di peroleh, ternyata pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Sekretariat DPRD Propinsi Sulawesi Selatan beberapa ada yang menyalahi prosedur dan aturan Kepres Nomor 18 Tahun 2000, di mana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang melebihi nilai minimum dilakukan dengan metode penunjukan langsung yaitu menunjuk kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan alasan untuk mempercepat pekerjaan karena dengan proses tender dapat memakan waktu yang lama, pengadaan barang/jasa tersebut mendesak sehingga segera harus diselesaikan. Panitia tidak mengumumkan di media massa dan elektronik sehingga rekanan yang ditunjuk hanya yang sudah di kenal dan kualitas pekerjaannya sesuai dengan bestek/bagus. Selain itu panitia pengadaan barang/jasa tidak mencermati setiap surat penawaran dari para penyedia barang/jasa agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, seperti perusahaan pembanding merupakan perusahaan milik sendiri perusahaan yang ditunjuk. Untuk itu panitia perlu pemahaman Kepres Nomor 18 Tahun 2000 melalui bimbingan teknis, panitia proaktif dalam mencermati perusahaan yang akan jadi pembanding sehingga mempermainkan harga mengakibatkan harga penawaran terlalu tinggi. Selain itu perlu keterlibatan asosiasi rekanan pengadaan barang dan distributor (ARDIN) pada setiap unit kerja yang akan melaksanakan pengadaan barang/jasa

The objective of this research is to address an issue of the Implementation of the Presidential Decree No. 18/2000 on the Directive for Good/Service Supply in State institution at the Secretariat of South Sulawesi DPRD: how to implement goods/service supply which exceeds a minimum value through a direct appointment and what kinds of measures to take by the Committee of goods/service supply to avoid a direct appointment to the work supposed to be put in a bid. This research is juridical and empirical, combining field research and library research for support. It was conducted in the Secretariat of South Sulawesi DPRD using respondents who were selected in a purposive sampling technique. They consisted of 8 dignitaries who were also members of the Committee for goods/service supply in one work unit of the DPRD Secretariat and 3 persons from partner companies of goods/service provider. The resource persons were 4 members of ARDIN (the Association of Indonesian Partners of goods/service provider and distributor). The research results were then described to obtain a description of the implementation of goods/service supply. The research results show that the implementation of goods/service supply in the Secretariat of South Sulawesi DPRD in some parts has violated the procedure and regulation of the Presidential Decree no. 18/2000, i.e., conducting direct appointment for goods/service supply that exceeds a minimum value. Direct appointment means appointing 1 (one) goods/service provider. The reason for it is accelerating the work, as it will take longer time to take a bid-process while the supply of goods/service is urgent, thus it must be accomplished immediately. The committee does not announce it in mass media/electronic media, consequently the appointed partner is the one already known and the work quality is regarded to be according to the specification/ good. Apart from that, the committee does not attend each letter of bid from other goods/service providers, which can prevents miscarriages. The company will take for comparison another company under the same ownership of the appointed partner. Therefore, the company needs to understand the Presidential Decree no. 18/2000 with the help of a technical assistance, or by being proactive in scrutinizing a company for comparison to avoid too high price in bid. Besides, it also needs involvement of the association (ARDIN) in each work unit, which is going to have goods/service supply

Kata Kunci : Hukum Perjanjian,Pengadaan Barang,Instansi Pemerintah, implementation of goods/service supply