PENGAWASAN HUKUM LINGKUNGAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG PASCA BERLAKUNYA UU CIPTA KERJA

Luthfi Pascapradana, Dr. Wahyu Yun Santoso, S.H., M.Hum. LL.M.

2024 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Pengawasan Hukum Lingkungan di Kota Bandar Lampung pada saat ini masih dalam tahap transisi perubahan ketentuan perundang-undangan yang semula menggunakan UUPPLH menjadi UU Cipta Kerja. Dalam menerapkan UU Cipta Kerja tentunya menuai perubahan, tantangan atau hambatan. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pengawasan hukum lingkungan pasca disahkannya UU Cipta Kerja oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui tantangan fungsi kelembagaan pada Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penerapan pengawasan hukum lingkungan terkait integrasi perizinan pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan studi kepustakaan dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pengawasan hukum lingkungan di Kota Bandar Lampung terhadap beberapa kegiatan usaha telah berubah kewenangan pengawasannya yang semula DLH Kota Bandar Lampung beralih DLH Provinsi Lampung serta melemahnya ketegasan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar hukum lingkungan. Sedangkan dalam pengawasan terkait integrasi perizinan, DLH Kota Bandar Lampung menghadapi tantangan yakni ketidaktelitian serta menganggap remeh kewajiban yang terlampir pada izin yang terbit melalui system OSS oleh pelaku usaha, dikarenakan Sistem OSS menganggap Pelaku usaha memahami kewajiban yang terlampir pada Izin Usahanya namun hal tersebut bukan menjadi jaminan terlaksananya kewajiban pelaku usaha.

Environmental Law Supervision in Bandar Lampung City is currently still in the transition stage of changing statutory provisions from using the UUPPLH to the Job Creation Law. The implementation of the Job Creation Law certainly reaps changes, challenges or obstacles. This research aims to understand the regulation of environmental legal supervision after the enactment of the Job Creation Law by the Regional Government of Bandar Lampung City and to identify the challenges of institutional functions at the Bandar Lampung City Government in implementing environmental legal supervision related to licensing integration after the enactment of the Job Creation Law. The method used in this research is empirical research method. Data collection techniques in this research were conducted by combining literature studies and interviews. The data obtained was then analyzed qualitatively with descriptive analytical method. This research shows that the implementation of environmental law supervision in Bandar Lampung City towards several business activities has changed its supervisory authority from the DLH of Bandar Lampung City to the DLH of Lampung Province and the weakening of legal assertiveness against business actors who violate environmental law. Meanwhile, in supervision related to licensing integration, DLH Bandar Lampung City faces challenges, namely inaccuracy and underestimating the obligations attached to permits issued through the OSS system by business actors, due to the OSS System assumes that business actors understand the obligations attached to their Business License but it is not yet a guarantee for the implementation of business actors' obligations.

Kata Kunci : UU Cipta Kerja, Pengawasan, DLH