Discourse Network Analysis: Perbandingan Koalisi Advokasi pada Debat Kebijakan Pengesahan UU Cipta Kerja Tahun 2020 dan Pengesahan UU Cipta Kerja Tahun 2023

Siti Nurhidayah, Dr. Yuyun Purbokusumo, M.Si., Ph.D.

2024 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Perdebatan kebijakan muncul hampir di setiap penetapan sebuah kebijakan. Perdebatan kebijakan di Indonesia yang terjadi dalam waktu cukup lama adalah terkait dengan Undang – undang Cipta Kerja. Perdebatan kebijakan ini berlangsung mulai di utarakan oleh presiden Jokowi di tahun 2019 hingga 2023. Perdebatan yang ada dapat terlihat dalam pemberitaan media massa. Perdebatan kebijakan yang muncul cenderung membentuk koalisi antar aktor yang terlibat. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis perbandingan koalisi advokasi perdebatan kebijakan pengesahan Undang – Undang Cipta Kerja di tahun 2020 dan 2023. Untuk menjelaskan koalisi advokasi yang terdapat dalam perdebatan kebijakan, penelitian ini menggunakan dua dari lima atribut koalisi advokasi dari Weible, Ingold, Nohrstedt, Henry, & Jenkins-Smith (2020) yaitu aktor dan belief. Metode penelitian yang digunakan adalah Discourse Network Analysis dengan menggunakan aplikasi Discourse Network Analyzer versi 3.0.10 dan aplikasi Visone versi 2.26 untuk visualisasi data. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa setiap aktor yang terlibat berusaha mempengaruhi kebijakan dengan mengemukakan pendapatnya di  media massa dan melakukan aksi bersama. Setelah dipetakan maka terlihat bahwa terdapat dua koalisi yang aktif dalam perdebatan yaitu koalisi pro dan koalisi kontra. Setelah dibandingkan pada atribut aktor dapat diketahui bahwa aktor yang terlibat dalam perdebatan semakin sedikit. Kekuatan koalisi berganti, sebelumnya pada tahun 2020 koalisi kontra lebih kuat daripada koalisi pro. Namun, pada tahun 2023 koalisi pro lebih kuat daripada koalisi kontra. Perbandingan dari atribut belief terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan di antara keduanya. Keduanya sama – sama terbagi menjadi dua keyakinan yaitu setuju dan tidak setuju terhadap kebijakan. Selain itu, argumen yang dibangun juga sama antara perdebatan di tahun 2020 dan 2023

Policy debates emerge almost every time a policy is established. One policy debate in Indonesia that has lasted for a long time is related to the Omnibus Law. This policy debate began when President Jokowi mentioned it in 2019 and continued until 2023. The debate can be seen in the media coverage. Policy debates that emerge tend to form coalitions among the actors involved. Therefore, this paper aims to conduct a comparative analysis of the advocacy coalitions of the policy debate on the ratification of the Omnibus Law in 2020 and 2023. To explain the advocacy coalitions found in the policy debate, this study uses two of the five attributes of advocacy coalitions from Weible, Ingold, Nohrstedt, Henry, & Jenkins-Smith (2020), namely actors and belief. The research method used is Discourse Network Analysis using the Discourse Network Analyzer application version 3.0.10 and the Visone application version 2.26 for data visualization.

The results of the study show that each actor involved tries to influence the policy by expressing their opinions in the media and taking joint action. After mapping debate, it can be seen that there are two coalitions that are active in the debate, namely the pro coalition and the cons coalition. After comparing the actor attribute, it can be known that the actors involved in the debate are decreasing. The coalition strength has changed, previously in 2020 the cons coalition was stronger than the pro coalition. However, in 2023 the pro coalition is stronger than the cons coalition. The comparison of the belief attribute shows that there is no difference between the two. Both are divided into two beliefs, namely agree and disagree with the policy. In addition, the arguments built are also the same between the debates in 2020 and 2023.

Kata Kunci : Koalisi Advokasi, Undang – Undang Cipta Kerja, Discourse Network Analysis