Lembaga Anti Korupsi: Analisis Komparatif Kualitatif terhadap Independensi ACA di Negara-Negara ASEAN

Rizki Ardinanta, Prof. Dr. Torontuan Keban Yeremias, S.U., MURP.

2024 | Tesis | S2 Ilmu Administrasi Negara

Lembaga Anti Corruption Agencies (ACA) pada dua dekade terakhir memiliki perkembangan yang signifikan dan perlahan menjadi wajah anti-korupsi bagi suatu negara. Sayangnya, hanya beberapa studi saja yang mendiskusikan korupsi dan anti-korupsi dari perspektif lembaga ACA di ASEAN. Pada konteks tersebut, penelitian ini kemudian bertujuan untuk melakukan pengayaan dengan eksplorasi lanjutan sekaligus komparasi ACA sebagai entitas anti-korupsi suatu negara melalui perspektif adopsi kebijakan independensi formal, khususnya pada ACA di ASEAN. Eksplorasi dilakukan pada karakteristik ACA yang dilihat menggunakan perspektif Independent Regulatory Agencies (IRAs) yaitu model kepemimpinan, jumlah dan kekuasaan, serta pola koordinasi dan pengawasan. Selanjutnya, komparasi dilakukan menggunakan metode Qualitative Comparative Analysis (QCA) terhadap kondisi independensi ACA baik dari sisi independensi fungsional, institusi, dan personil yang secara konseptual telah dikembangkan oleh UNODC, yaitu Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption Agencies.

Hasil studi menunjukkan bahwa ACA di ASEAN mayoritas mekanisme satu ACA dengan karakteristik model kepemimpinan yang beragam baik kolektif maupun tunggal yang secara kekuasaannya cenderung memiliki sifat lembaga quasi-legislatif dan berada pada pengawasan kepala pemerintahan. Walaupun pada beberapa kasus terdapat variasi karakteristik di beberapa negara seperti banyaknya lembaga pengawas ACA dan pola kepemimpinan kolektif. Kemudian, komparasi adopsi independensi yang dilakukan pada penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ditemukan suatu kombinasi kondisi yang neccesary dan sufficient bagi efektifitas ACA di ASEAN. Sehingga konteks negara diluar aspek independensi formal masih menjadi kunci dalam efektifitas ACA. Selain itu, efektifitas ACA secara umum hanya dilihat dari indeks anti-korupsi yang berfokus pada kondisi korupsi dan bukan indeks khusus yang melakukan asesmen terhadap ACA. Sehingga diperlukan parameter khusus yang membahas ACA untuk mempertajam kajian terkait ACA. 

Over the past two decades, Anti-Corruption Agencies (ACAs) have undergone significant development, gradually becoming the face of anti-corruption efforts for a nation. Unfortunately, only a limited number of studies have delved into the discussion of corruption and anti-corruption from the perspective of ACAs in ASEAN. In this context, this research aims to contribute by conducting an in-depth exploration and comparison of ACAs as anti-corruption entities within a country, specifically focusing on the formal adoption of independence policies, particularly within ASEAN ACAs. The exploration encompasses the characteristics of ACAs viewed through the lens of Independent Regulatory Agencies (IRAs), including leadership models, numbers and powers, as well as coordination and oversight patterns. Subsequently, a comparison is carried out using the Qualitative Comparative Analysis (QCA) method, considering the conditions of independence in ACAs from functional, institutional, and personnel perspectives. Conceptually, these perspectives have been developed by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) in the Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption Agencies.

The study's findings indicate that the majority of ASEAN ACAs employ a single ACA mechanism with diverse leadership characteristics, whether collective or singular, often possessing quasi-legislative attributes and being subject to the oversight of the head of state in terms of power. Although some cases exhibit variations in characteristics across countries, such as the number of ACA oversight bodies and collective leadership patterns. Furthermore, the comparative analysis of independence adoption in this study concludes that no combination of conditions is found to be necessary and sufficient for the effectiveness of ACAs in ASEAN. Hence, the national context beyond formal independence aspects may play a vital role in ACA effectiveness. Additionally, the effectiveness of ACAs is generally assessed based on anti-corruption indices that focus on corruption conditions rather than specific indices assessing ACAs. Therefore, specific parameters addressing ACAs are needed to sharpen the focus on ACA studies

Kata Kunci : anti-korupsi, studi komparasi, Anti-Corruption Agency