Lembaga Anti Korupsi: Analisis Komparatif Kualitatif terhadap Independensi ACA di Negara-Negara ASEAN
Rizki Ardinanta, Prof. Dr. Torontuan Keban Yeremias, S.U., MURP.
2024 | Tesis | S2 Ilmu Administrasi Negara
Lembaga Anti Corruption Agencies (ACA) pada dua
dekade terakhir memiliki perkembangan yang signifikan dan perlahan menjadi
wajah anti-korupsi bagi suatu negara. Sayangnya, hanya beberapa studi saja yang
mendiskusikan korupsi dan anti-korupsi dari perspektif lembaga ACA di ASEAN. Pada
konteks tersebut, penelitian ini kemudian bertujuan untuk melakukan pengayaan
dengan eksplorasi lanjutan sekaligus komparasi ACA sebagai entitas anti-korupsi
suatu negara melalui perspektif adopsi kebijakan independensi formal, khususnya
pada ACA di ASEAN. Eksplorasi dilakukan pada karakteristik ACA yang dilihat
menggunakan perspektif Independent Regulatory Agencies (IRAs) yaitu model
kepemimpinan, jumlah dan kekuasaan, serta pola koordinasi dan pengawasan.
Selanjutnya, komparasi dilakukan menggunakan metode Qualitative Comparative
Analysis (QCA) terhadap kondisi independensi ACA baik dari sisi independensi fungsional, institusi, dan
personil yang secara konseptual telah dikembangkan oleh UNODC, yaitu Jakarta Statement on Principles for
Anti-Corruption Agencies.
Hasil studi
menunjukkan bahwa ACA di ASEAN mayoritas mekanisme satu ACA dengan
karakteristik model kepemimpinan yang beragam baik kolektif maupun tunggal yang
secara kekuasaannya cenderung memiliki sifat lembaga quasi-legislatif dan berada pada pengawasan kepala pemerintahan. Walaupun pada beberapa
kasus terdapat variasi karakteristik di beberapa negara seperti banyaknya
lembaga pengawas ACA dan pola kepemimpinan kolektif. Kemudian, komparasi adopsi
independensi yang dilakukan pada penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ditemukan
suatu kombinasi kondisi yang neccesary dan sufficient bagi
efektifitas ACA di ASEAN. Sehingga konteks negara diluar aspek independensi
formal masih menjadi kunci dalam efektifitas ACA. Selain itu, efektifitas ACA
secara umum hanya dilihat dari indeks anti-korupsi yang berfokus pada kondisi
korupsi dan bukan indeks khusus yang melakukan asesmen terhadap ACA. Sehingga
diperlukan parameter khusus yang membahas ACA untuk mempertajam kajian terkait
ACA.
Over the past two decades, Anti-Corruption Agencies (ACAs)
have undergone significant development, gradually becoming the face of
anti-corruption efforts for a nation. Unfortunately, only a limited number of
studies have delved into the discussion of corruption and anti-corruption from
the perspective of ACAs in ASEAN. In this context, this research aims to
contribute by conducting an in-depth exploration and comparison of ACAs as
anti-corruption entities within a country, specifically focusing on the formal
adoption of independence policies, particularly within ASEAN ACAs. The
exploration encompasses the characteristics of ACAs viewed through the lens of
Independent Regulatory Agencies (IRAs), including leadership models, numbers
and powers, as well as coordination and oversight patterns. Subsequently, a
comparison is carried out using the Qualitative Comparative Analysis (QCA)
method, considering the conditions of independence in ACAs from functional,
institutional, and personnel perspectives. Conceptually, these perspectives
have been developed by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) in
the Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption Agencies.
The study's findings indicate
that the majority of ASEAN ACAs employ a single ACA mechanism with diverse
leadership characteristics, whether collective or singular, often possessing
quasi-legislative attributes and being subject to the oversight of the head of
state in terms of power. Although some cases exhibit variations in
characteristics across countries, such as the number of ACA oversight bodies
and collective leadership patterns. Furthermore, the comparative analysis of
independence adoption in this study concludes that no combination of conditions
is found to be necessary and sufficient for the effectiveness of ACAs in ASEAN.
Hence, the national context beyond formal independence aspects may play a vital
role in ACA effectiveness. Additionally, the effectiveness of ACAs is generally
assessed based on anti-corruption indices that focus on corruption conditions
rather than specific indices assessing ACAs. Therefore, specific parameters
addressing ACAs are needed to sharpen the focus on ACA studies
Kata Kunci : anti-korupsi, studi komparasi, Anti-Corruption Agency