Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) serta Pengaruhnya terhadap Putusan Hakim (Studi Kasus Putusan No. 312/Pdt.G/2014/Pn.Jkt.Sel.)

SILVI SIPAYUNG, Hasrul Halili, S. H., MA.

2024 | Skripsi | ILMU HUKUM

Adanya penggunaan Keputusan MKDKI sebagai alat bukti dalam Sengketa PMH Perkara Perdata menimbulkan kontroversi, sebab keputusan ini dinilai tidak layak menjadi alat bukti. Ketidaklayakan ini dikarenakan isi dari Keputusan MKDKI hanya terkait pelanggaran disiplin dan bukan pelanggaran hukum, serta tidak adanya muatan mengenai hubungan kausalitas antara kesalahan dokter dengan kerugian pasien. Sehingga, timbul keraguan mengenai kedudukan alat bukti Keputusan MKDKI dalam sengketa PMH Perkara Perdata yang mengandung unsur pembuktian norma hukum serta unsur pembuktian kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Salah satu putusan yang menggunakan Keputusan MKDKI sebagai alat buktinya adalah Putusan No. 312/Pdt.G/PN.Jkt.Sel.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan kekuatan pembuktian dari Keputusan MKDKI serta pengaruhnya terhadap Putusan Hakim No 312/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif didukung dengan wawancara narasumber. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dianalisis menggunakan metode kualitatifif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Keputusan MKDKI dapat dikualifikasikan sebagai Akta Otentik, karena keputusan tersebut telah memenuhi semua 3 (tiga) syarat kualifikasi Akta Otentik. Pertama, syarat akta dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang telah dipenuhi karena bentuk dari Keputusan MKDKI telah diatur dalam UU No 17 Tahun 2023. Kedua, syarat akta dibuat oleh/dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat telah dipenuhi dibuktikan dengan adanya kewenangan MKDKI untuk menerbitkan Keputusan MKDKI berdasarkan UU No 17 Tahun 2023. Ketiga, dibuat untuk menjadi alat bukti. Sejak dikeluarkannya Putusan MK No. 14/PUU-XII/2014, Keputusan MKDKI diterbitkan tidak lagi semata sebagai hasil pemeriksaan pelanggaran disiplin, tetapi juga sebagai alat bukti. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Keputusan MKDKI memiliki pengaruh terhadap Putusan Hakim No 312/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel. Hal tersebut dikarenakan Putusan ini telah menggunakan Keputusan MKDKI sebagai alat bukti dalam membuktikan unsur perbuatan yang melawan hukum dan unsur kesalahan perkara a quo.

The use of MKDKI Decisions as evidence in Tort has caused controversy, because these decisions are considered inappropriate as evidence. This inadequacy is due to the fact that the content of the MKDKI Decision is only related to disciplinary breach and not legal breach, and there is no content regarding the causal relationship between the doctor’s error and the patient’s loss. Thus, doubts arise regarding the position of MKDKI Decision evidence in Tort which contain legal norms and causality between errors and losses. One of the court decision that uses the MKDKI Decision as evidence is Court Decision Number 312/Pdt.G/PN.Jkt.Sel.

The purpose of this research is to determine the position and evidentiary power of the MKDKI Decision and its influence on Court Decision Number 312/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. This research is a descriptive normative juridical research supported by resource person interviews. This research uses secondary data which is analyzed using qualitative methods

The results of the research and discussion show that MKDKI Decision can be qualified as an Authentic Deed, because The Decision has fulfilled 3 (three) qualification requirements for an Authentic Deed. First, the requirement that the deed be made in the form prescribed by law has been fulfilled because the forms of MDKI Decision has been regulated in Law Number 17 Of 2023. Second, the requirements that the deed be made by administrative functionary authorized to do so in the place where deed is made has been fulfilled as evidenced by existence of MKDKI’s authority to issue MKDKI Decisions base on Law Number 17 Of 2023. Third, it is made to serve as evidence. Since the issuance of Constitutional Court Decision Number 14/PUU-XII/2014, MKDKI Decision are no longer issued solely as a result of examination of disciplinary breach, but also to be evidence. This research also shows that MKDKI Decisions has influence on Court Decision Number 312/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. This is because This Decision has used The MKDKI Decision as evidence in proving the unlawful acts elements and the causality between errors and losses elements

Kata Kunci : Keputusan MKDKI, MKDKI, Alat Bukti.