RELEVANSI PARTISIPASI BERMAKNA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI WARGA NEGARA DALAM NEGARA HUKUM DEMOKRATIS

Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, Dr. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H.,M.A

2024 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk membahas konsep partisipasi bermakna (meaningful participation) dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dapat mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis dan konsep partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat memperkuat perlindungan hak asasi warga negara dalam prinsip negara hukum demokratis. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan kajian interdispliner. Hasil penelitian menyimpulkan: Pertama, Konsepsi partisipasi masyarakat baik sebelum dan sesudah adanya gagasan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) yang digagas oleh Mahkamah Konstitusi dan pengakomodasiannya dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang- undangan pada dasarnya belum menunjukan esensi atau kebermaknaannya karena bentuk dan implikasinya yang tidak cukup memberikan perlindungan hak warga negara. Sebab, elemen partisipasi politik kewargaan yang tidak diperkuat seperti kedudukan dan kontrol politik warga, akses terhadap hak atas informasi, jaminan hak atas kebebasan berpendapat dan kebebasan akademik para akademisi. Dalam pelaksanaannya pun elemen yang ada rentan disalahgunakan termasuk diformalitaskan dalam bentuk formalism locked participation oleh kuasa oligarki. Kedua, dominannya peran oligarki dalam pembentukan peraturan perundang- undangan (legislasi oligarkis) dilancarkan melalui strategi politik kartel dengan mengkooptasi partisipasi publik dan menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen akumulasi modal disertai dengan pelanggaran Hak Asasi Warga Negara oleh negara melalui instrumen hukum. Praktik legalisme otokratik ini menjadi gejala kematian demokrasi dan regresi negara hukum. Ketiga, partisipasi publik berbasis kontrol politik kewargaan dan referendum legislasi menjadi gagasan alternatif untuk menguatkan kedudukan dan ruang kontrol politik warga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

This research aims to discuss the concept of meaningful participation in the law on the formation of laws and regulations can realize the formation of democratic laws and regulations and the concept of public participation in the formation of laws and regulations can strengthen the protection of citizens' human rights in the principle of a democratic state of law. This research uses a socio-legal approach with interdisciplinary studies. The research concluded: First, the conception of public participation both before and after the idea of meaningful participation initiated by the Constitutional Court and its accommodation in the law on the formation of laws and regulations basically has not shown its essence or meaningfulness because of its forms and implications that do not provide sufficient protection of citizens' rights. This is because the elements of civic political participation are not strengthened, such as the position and political control of citizens, access to the right to information, guarantees of the right to freedom of opinion and academic freedom of academics. In its implementation, the existing elements are vulnerable to abuse, including being formalized in the form of formalism locked participation by oligarchic power. Second, the dominant role of the oligarchy in the formation of laws and regulations (oligarchic legislation) is launched through cartel political strategies by co-opting public participation and making laws and regulations as instruments of capital accumulation accompanied by violations of citizens' human rights by the state through legal instruments. This practice of autocratic legalism is a symptom of the death of democracy and the regression of the rule of law. Third, public participation based on civic political control and legislative referendum are alternative ideas to strengthen the position and space for citizen political control in the formation of laws and regulations. 

Kata Kunci : Partisipasi Bermakna, Pembentukan Peraturan Perundang undangan, Negara Hukum Demokrasi, Hak Asasi Manusia.