Eksistensi harta pusaka tinggi yang digadaikan menurut hukum adat Minangkabau (Sumatera Barat)

ELDAWATI, Djoko Sukisno, SH.,CN

2004 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang eksistensi harta pusaka tinggi yang digadaikan menurut hukum adat Minangkabau serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan transaksi gadai terhadap harta pusaka tinggi yang telah ditentukan oleh hukum adat Minangkabau. Penelitian mengenai eksistensi harta pusaka tinggi yang digadaikan menurut hukum adat Minangkabau merupakan penelitian yang bersifat sosiologis yuridis yaitu penelitian lapangan dan dilengkapi dengan penelitian kepustakaan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui kuesioner dan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Responden ditentukan dengan menggunakan teknik non random sampling dengan cara penggambilan sampel secara snow ball. Responden berjumlah 30 ( tiga puluh ) orang, sedangkan wawancara dilakukan terhadap nara sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi harta pusaka tinggi yang digadaikan menurut hukum adat Minangkabau apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh hukum adat seperti rumah gadang ketirisan, gadih gadang belum bersuami,mayat tabujua ditengah rumah dan adat tidak berdiri maka hal ini tidak akan menimbulkan persengketaan diantara anggota kaum tetapi apapun alasannya untuk menggadaikan harta pusaka tinggi itu eksistensinya tidak diakui dan hal ini akan menimbulkan pe rsengketaan diantara anggota kaum sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian. Faktor -faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan transaksi gadai terhadap harta pusaka tinggi antara lain karena butuh uang mendesak, untuk menambah modal usaha, untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk kebutuhan hidup lainnya

The objective of this research is to know the existence of pawned harta pusaka tinggi according to Minangkabau Customary Law and the factors that cause violation for pawning harta pusaka tinggi which is under the regulation of Minangkabau Customary Law. The research combines sociological and legal approaches by conducting field research and library research for support. Consequently, it used primary and secondary data. The primary data were obtained from questionnaire and interview, while the secondary data were obtained from library study. The research used non-random sampling technique to determine its respondents and applied a snowball method to take its samples. The number of the respondents was 30 persons and the interview was conducted with resource persons. The research results show that the existence of pawned harta pusaka tinggi in Minangkabau Customary Law is that when it fulfils the requirements governed by the customary law, such as rumah gadang ketirisan, gadih gadang belum bersuami, and mayat tabujua in the middle of the house and it is not regulated by the customs, then it will not cause any dispute among the kaum’s members. However, pawning harta pusaka tinggi for any reason will make its existence unrecognised by the customary law, and consequently it causes dispute among the kaum’s members as identified in the research. The factors that cause violations for pawning harta pusaka tinggi, among others are: urgent need for money, need for ca pital increase, need for daily expenses and for other daily needs.

Kata Kunci : Hukum Adat Minangkabau,Gadai,Harta Pusaka Tinggi, Harta Pusaka Tinggi, Pawning, Minangkabau Customary Law