Proses pemilihan Kepala Daerah dalam pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Klaten

ABIDIN, Zainal, Prof.Dr. Muchsan, SH

2004 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Hukum Kenegaraan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan demokrasi dalam proses pemilihan kepala daerah, hambatan serta solusi yuridis untuk mengatasi hambatan tersebut. Walaupun demokrasi merupakan tujuan politik otonomi sebagaimana diamanatkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala. Guna mengkaji permasalahan tersebut, dipergunakan metode penelitian hukum normatif yang mendasarkan pada norma-norma yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan, dengan uraian deskriptif analitis, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data dianalisis secara kualitatif. Dalam proses pemilihan kepala daerah UU No. 22 Tahun 1999 memberi kewenangan yang besar kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), sebagai representasi pelaksanaaan demokrasi di daerah. Namun kenyataannya, kewenangan tersebut sering disalahgunakan. Dalam proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Klaten, DPRD telah melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. Karena dalam penyusunan Tata Tertib Pemilihan Kepala Daerah 2000-2005, menambah persyaratan yang telah ditetapkan oleh UU No. 22 Tahun 1999. Tindakan DPRD tersebut lebih mengedepankan kepentingan kelompok atau partai politik tertentu sehingga menutup ruang partisipasi dan melupakan kepada rakyat yang diwakili. Sebagai solusi perlu pembaharuan terhadap kewenangan DPRD, peningkatan kualitas anggota DPRD, iklim politik yang kondusif, meningkatkan etika, moralitas dan profesionalitas, re-orientasi pola rekrutmen calon legislative, penghormatan dan penegakan hukum. Diupayakan adanya perubahan mekanisme proses pemilihan kepala daerah secara langsung dengan mempertimbangkan segala aspek kekuatan dan kelemahannya

This research aim to study how the implementation of democracy in course of the Regent Election, resistance and also solution of yuridis to overcome the resistance. Although democracy to represent autonomous political target as commended by Law No. 22/1999 about Local Government, but in its implementation still a lot of constraint. In solving such problems, method of research applies normative relying on norm existed in law and regulation, analytical descriptive, by using primary and secondary data. Data analysed qualitative In course of the Regent Election Law No. 22/1999 gave competence to Local Parliament ( DPRD), as a representative implementation of democracy in area. But in reality, the authority is often misused. In course of the Regent Election in Klaten Regency, DPRD have conducted an action which oppose against principles of body politic and democracy. Because in Compilation of Discipline of the Regent Election 2000-2005, adding conditions which have been specified by Law No. 22/1999. Action of the DPRD more place forward importance of certain political party or group so that close space participate and forget to people deputized. As solution of need of renewal to authority or competence of DPRD, improvement of quality of member DPRD, climate of politics which condusif, improving ethics, morality and profesionality, re-orientasi of pattern of election of Local Parliament candidate, respect and straightening of law. Strived by existence of change of mechanism of the Regent Election process directly by considering all aspect of its weakness and strength.

Kata Kunci : ukum Tata Negara,Demokrasi,Pemilihan Kepala Daerah, The Regent Election, Democracy, Local Parliament