Strategi Jaksa Pengacara Negara untuk Memulihkan Kerugian Negara akibat Korupsi melalui Instrumen Hukum Keperdataan

MUSHTHAFA IZZATUR RAHMAN, Hasrul Halili, S.H.,MA.

2024 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi Jaksa Pengacara Negara dalam memulihkan kerugian negara akibat korupsi melalui instrumen hukum keperdataan yang berlaku di Indonesia serta memberikan rekomendasi mengenai upaya pengembangan strategi tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris dengan penyajian yang bersifat deskriptif-analitis. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan tinjauan terhadap bahan-bahan hukum serta melakukan wawancara kepada Jaksa Pengacara Negara.

Dalam penggunaan instrumen hukum keperdataan untuk memulihkan kerugian negara akibat korupsi, Jaksa Pengacara Negara sangat bergantung dengan proses pemidanaan. Hal tersebut dapat ditemukan dalam subtansi peraturan yang berkaitan maupun dalam praktik hukum di lapangan. Di lain sisi, Hukum Acara Perdata yang berlaku umum justru tidak menjadi instrumen hukum yang optimal dalam mendukung proses tersebut. Sehingga sebagai sebuah strategi maka Jaksa Pengacara Negara mengupayakan sebuah alternatif penyelesaian sengketa dan konsep pertanggungjawaban tanpa kesalahan terhadap ahli waris koruptor. Maka sebagai pengembangan terhadap strategi tersebut, Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan ekstensifikasi penafsiran kerugian negara dan menjadikan NCB-asset forfeiture sebagai substitusi pemidanaan perampasan aset secara pemidanaan.

This research aims to determine and analyze the strategy of the State Attorney in recovering state losses due to corruption through civil law instruments in Indonesia and provide recommendations regarding efforts to develop this strategy.

This research is a juridical-empirical research with a descriptive-analytical presentation. The data collection in this study was carried out by reviewing legal materials and conducting interviews with the State Attorney.

In using civil law as a legal instruments to recover state losses due to corruption, the State Attorney is highly depend on the criminalization process. This things can be found in the regulations subtance as well as in legal practice. On the other hand, the generally applicable Civil Law Procedure could not be an optimal legal instrument in supporting those process. Thus as a strategy, the State Attorney seeks an alternative dispute resolution and a strict liability concept to the corruptors heirs. As an improvement of this strategy, the State Attorney can expand the interpretation of state losses and make NCB-asset forfeiture as a substitute for the criminal asset forfeiture.

Kata Kunci : Jaksa Pengacara Negara, Pemulihan Kerugian Negara, Korupsi, Hukum Keperdataan