Perlindungan hukum di bidang merek dan upaya mencegah pelanggaran terhadap hak merek setelah berlakunya Undang-undang Merek No.15 Tahun 2001

HARTONO, Sigit Bambang, Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH

2004 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian tentang perlindungan hukum di bidang merek dan upaya mencegah pelanggaran terhadap hak merek setelah berlakunya Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 merupakan penelitian hukum normatif dengan analisis deskriptif. Tujuannya untuk mengetahui dan menggambarkan secara utuh tentang lingkup perlindungan hukum terhadap pemilik atau pemegang hak merek di dalam UU Merek No. 15 Tahun 2001. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui peranan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HaKI) dan aparat penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran hak merek, serta mengungkapkan tentang upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik/pemegang hak merek atas terjadinya pelanggaran hak merek. Penelitian dilakukan dengan meneliti data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka dengan alat pengumpul data studi dokumen. Untuk menunjang dan melengkapi data sekunder dilakukan penelitian lapangan guna memperoleh data primer dengan alat pengumpulan data melalui wawancara terhadap responden dan narasumber serta dilakukan observasi. Data-data tersebut dianalisis secara deskriptif. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan, sehingga bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, pemerintah dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran UU Merek yang baru (UU No. 15 Tahun 2001) memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada pemilik/ pemegang hak atas merek, dengan ditetapkannya beberapa ketentuan seperti: proses pendaftaran merek yang lebih cepat, penetapan sementara pengadilan, kesempatan penyelesaian sengketa atas pelanggaran merek melalui jalur litigasi maupun non litigasi, ketentuan pidana atas pelanggaran merek yaitu dari “delik biasa” menjadi “delik aduan” dan pengenaan sanksi pidana yang berupa denda lebih berat. Secara yuridis Direktorat Merek Ditjen HaKI Departemen Kehakiman dan HAM dengan kewenangannya memegang peran penting dalam melindungi penggunaan merek atas barang dan/atau jasa dengan melakukan penyaringan pada setiap proses pemeriksaan persyaratan formil dan persyaratan substantif. Sedangkan aparat penegak hukum yang meliputi penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil, Polisi sebagai penyidik umum, Pejabat Kantor Kepabeanan, Jaksa, Hakim dan Pengacara dalam menjalankan perannya masih belum mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang sama tentang hukum merek. Selanjutnya atas pelanggaran hak merek, upaya pemilik/pemegang hak merek adalah dapat memilih jalan penyelesaian melalui pengadilan (litigasi) yakni melalui Pengadilan dengan melakukan tuntutan pertanggungjawaban perdata maupun pidana, dan melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi) yang dapat di tempuh melalui Arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, konsiliasi, maupun mediasi.

The research on the legal protection on trade -mark and efforts to prevent violations towards trade mark rights after the issue of the trade -mark act No. 15,2003 is the one which profoundly deals with the normative law by descriptive analysis. The research done, in the first place, is to give a comprehensive description on the scope of the legal protection towards the holder of trade-mark right in the Act of the Trade -Mark No. 15, 2001. Besides, the research feasible is to find out the role of the Directorate General of the Intellectual Property Rights and Legal Enforcement Apparatus in the prevention and avoidance of the violation of the Trade-Mark Right, as well as to disclose the efforts able to be feasible by the holder of the Trade-Mark Rights to put the violation of the Trade -Mark Rights to an end. The research is done by looking through the secondary data taken from the library sources with the instrument for data collecting of the study of the document. The field research to obtain the primary data with the instrument for the data collecting through interviews with respondents and source persons as well as through observation is undertaken to support and complete the secondary data. These data are descriptively analyzed. Thus, the results of the research are capable of answering the forwarded inquiries, so as to be in great benefits to the development of the science of law, the government, and the public. The results of the research show that the presence of the new trade -mark act (Trade-Mark Act No. 15, 2001) grant a better legal protection to the holder of the trademark rights, with such conditions being set as : the faster trade-mark registration process, temporal judicial authorization, the chance for the resolution of the dispute on the violation of the trade-mark through the channel of either litigation or non-litigation, legal condition on the violation of the trade -mark,that is, from “generalized delict” to “competed delict“ and the subjection to the legal sanction in the from of the burdensome fine. Judicially, the Directorate Trade-Mark of the Directorate General of the Intellectual Property Rights, Department of justice in the Human Right with full authority plays an important role in the protection of the trade-mark on the goods and or services by filtering every process of the checking of the formal and substantive requirements. Whereas, the legal enforcement apparatus which includes Civil Servant Investigators, Police as Public Investigators, Custom Officials, Judges, Attorneys, lawyers, in their role -playing, still don’t possess the same understanding and knowledge of the Trade-Mark Law. Furtthermore, upon the violation of the trade-marks rights, the effort of the holder of the trade-mark rights is to be able to find the resolution through litigation (judicial) by prosecuting the civil law responsibilities or the penalty law responsibilities, and through non-judicial (non-litigation), that is, via either arbitration or dispute resolution alternativesm such as negotiation, concilliation, or mediation.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum,Pelanggaran Hak Merek, legal protection, trademark, dispute resolution