Implementasi Kebijakan Open Government Data (OGD) di Pemerintahan Kabupaten Bantul

Herianto, Dr. Pande Made Kutanegara, M.Si; Prof. Dr. Muhadjir Darwin, M.P.A

2023 | Tesis | S2 Mag.Studi Kebijakan

Open Government Data (OGD) merupakan layanan data terbuka berbasis digital yang telah menjadi gerakan penting di administrasi pemerintahan di seluruh dunia. Kebijakan diperlukan untuk menjalankan pengembangan layanan publik berbasis digital tersebut. Namun, berdasarkan beberapa penelitian yang ada, tidak semua kebijakan yang berkaitan dengan digitalisasi layanan data dan informasi telah diterapkan dan menunjukkan hasil yang memuaskan di Indonesia. Hal ini disebabkan ketidaksiapan implementasi kebijakan di lapangan. Kabupaten Bantul merupakan kabupaten yang telah menerapkan kebijakan pengembangan OGD untuk meningkatkan transparansi, kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Penelitian ini memiliki dua tujuan, pertama mendeskripsikan implementasi kebijakan OGD, kedua mendeskripsikan bagaimana faktor-faktor dalam mempengaruhi OGD di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer melalui wawancara dengan informan, observasi, dan dokumentasi. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah tujuh orang yang terdiri dari pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai walidata dan pelaksana kebijakan serta instansi vertikal dan horizontal sebagai produsen data. Hasil analisis implementasi kebijakan OGD adalah komunikasi telah dilakukan melalui bimbingan teknis dan sosialisasi, sumber daya telah didukung anggaran dan infrastruktur teknologi yang memadai, dan proses koordinasi telah menunjukkan jalur wewenang yang jelas. Implikasi kebijakan saat ini telah diwajibkan kepada seluruh instansi daerah dan vertikal di Kabupaten Bantul. Dalam implementasi kebijakan tersebut masih ditemukan tantangan terkait jumlah SDM yang belum ideal, standar data, keterlibatan masyarakat dan organisasi eksternal. Adapun faktor-faktor dalam mempengaruhi OGD yaitu organisasi, lingkungan serta teknologi.

Open Government Data (OGD) is a digital-based open data service that has become an important movement in government administration throughout the world. Policies are needed to carry out the development of digital-based public services. However, based on several existing studies, not all policies related to the digitization of data and information services have been implemented and shown satisfactory results in Indonesia. This is due to unpreparedness for policy implementation in the field. Bantul Regency is a district that has implemented an OGD development policy to increase transparency, collaboration and community participation in government. This research has two objectives, first to describe the implementation of OGD policy, second to describe how factors influence OGD in Bantul Regency. This research uses a descriptive qualitative approach using primary data through interviews with informants, observation and documentation. The number of informants in this research was seven people consisting of employees of the Communication and Informatics Service as data guardians and policy implementers as well as vertical and horizontal agencies as data producers. The results of the analysis of the implementation of the OGD policy are that communication has been carried out through technical guidance and outreach, resources have been supported by an adequate budget and technological infrastructure, and the coordination process has shown clear lines of authority. The current policy implications are mandatory for all regional and vertical agencies in Bantul Regency. In implementing this policy, challenges are still found related to the number of human resources that are not yet ideal, data standards, involvement of the community and external organizations. The factors influencing OGD are organization, environment and technology.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Open Government Data, Open data