Dinamika Hubungan kekuasaan Antaraktor dalam Jejaring Kebijakan pada Tahap Respons Bencana

Khuriyatul Husna, Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA; Dr. Bevaola Kusumasari, M.Si

2024 | Disertasi | S3 Ilmu Administrasi Negara

Penelitian ini mengeksplorasi dinamika hubungan kekuasaan antaraktor dalam jejaring kebijakan pada tahap respons bencana dengan melihat posisi antaraktor dan konteks jejaring kebijakannya. Penelitian empiris di berbagai sektor kebijakan memunculkan perdebatan  posisi aktor dalam jejaring apakah posisi antaraktor setara atau tidak setara. Hubungan kekuasaan dalam jejaring kebijakan ini menjelaskan tentang kedudukan aktor dalam kepemilikan sumberdaya dan akses. Kedudukan antaraktor dalam isu hubungan kekuasaan jejaring kebijakan tidak hanya dilihat dari sumberdaya dan akses, tetapi juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dimana jejaring dibentuk yaitu ”konteks”. Proses kebijakan publik berbeda antar satu negara dengan negara lain dan domain kebijakan yang berbeda mempengaruhi preferensi aktor untuk terlibat di dalam jejaring. Proses kebijakan dalam institusi formal tidak selalu mencerminkan proses yang sesungguhnya dimana tindakan aktor untuk berinteraksi disebabkan oleh memiliki ideologi yang sama dan pengaruh budaya membuat bias terhadap ekspektasi para aktor untuk berjejaring. Penelitian ini membandingkan tiga kasus bencana besar dengan perbedaan tipe bencana dan wilayah dengan kondisi yang berbeda diharapkan mampu menjelaskan variasi posisi antaraktor serta bagaimana konteks jejaring dipahami oleh para aktor. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analisis isi dengan menggunakan artikel dan laporan bencana sebagai sumber data. 

Hasil penelitian menunjukkan posisi aktor pada situasi bencana menjadi seimbang dengan tingkat kewasapadaan aktor pemerintah dalam menjaga ”imagenya” dan ditangkapnya kesempatan yang dibuka oleh aktor non pemerintah untuk ikut serta secara luas dalam penanganan bencana. Walaupun aktor pemerintah mendominasi namun aktor non pemerintah menyerahkan secara sukarela sumberdaya yang dimilikinya. Hal ini terkait dengan temuan adanya ”krisis konsensus” yang dibangun oleh rasa keputusasaan korban terhadap bantuan pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang mereka hadapi sehingga menimbulkan penilaian negatif terhadap ”performance legitimacy” dan timbulnya pertanyaan ”legitimasi moral” terhadap aktor pemerintah. Penilaian ini berdampak pada citra pemerintah sebagai pelindung warga negara. Pemerintah dianggap gagal dalam mengatasi permasalahan bencana. Pada situasi bencana, hubungan aktor pemerintah dan aktor non pemerintah dapat membentuk sebuah jejaring atas dasar kebutuhan akan sumberdaya yng dimiliki oleh masing-masing pihak dengan tujuan yang sama yaitu melindungi hidup korban yang terkena bencana. Kesepakatan bersama yang muncul pada situasi bencana dalam skala besar menciptakan situasi terbuka terhadap kehadiran aktor non pemerintah untuk mengakses kesempatan politik pada situasi bencana yang penuh ketidakpastian dan komplek, penggunaan jejaring dominan digunakan sebagai struktur pemerintahan atau struktur formal. Hal ini dikarenakan, pada situasi bencana, penanganan bencana menjadi tanggung jawab dari aktor pemerintah. Sistem manajemen bencana yang dianut dan digunakan oleh pemerintah menentukan posisi aktor dalam bencana. Aktor pemerintah yang mengatur ”aturan main” dalam jejaring.

This research explores the dynamics of power relations between actors in the policy network at the disaster response stage by looking at the position of actors and the context of the policy network. Empirical research in various policy sectors raises the debate on the position of actors in the network whether the position between actors is equal or unequal. Power relations in this policy network explain the position of actors in resource ownership and access. The position between actors in the issue of power relations in policy networks is not only seen from resources and access, but is also influenced by the situation and conditions in which the network is formed, namely "context". Public policy processes differ from one country to another and different policy domains affect actors' preferences for involvement in networks. The policy process in formal institutions does not always reflect the real process where actors' actions to interact due to having the same ideology and cultural influences bias the expectations of actors to network. This research compares three major disaster cases with different types of disasters and regions with different conditions, which is expected to explain the variation in positions between actors and how the networking context is understood by actors. To answer these questions, this research uses a qualitative content analysis approach using articles and disaster reports as data sources.

The results showed that the position of actors in disaster situations became balanced with the level of vigilance of government actors in maintaining their "image" and capturing opportunities opened by non-government actors to participate widely in disaster management. Although government actors dominate, non-government actors voluntarily give up their resources. This is related to the finding of a "consensus crisis" built by the victims' sense of hopelessness of government assistance in overcoming the problems they face, which led to a negative assessment of "performance legitimacy" and questions of "moral legitimacy" against government actors. This assessment has an impact on the image of the government as a protector of citizens. The government is considered to have failed in overcoming disaster problems. In disaster situations, the relationship between government actors and non-government actors can form a network based on the need for resources owned by each party with the same goal of protecting the lives of victims affected by disasters. The collective agreement that emerges in large-scale disaster situations creates an open situation for the presence of non-government actors to access political opportunities in uncertain and complex disaster situations, the use of networks is dominantly used as government structures or formal structures. This is because, in disaster situations, disaster management is the responsibility of government actors. The disaster management system adopted and used by the government determines the position of actors in disasters. Government actors set the "rules of the game" in the network.

Kata Kunci : Jejaring Kebijakan,Respons Bencana,Hubungan Kekuasaan