Peran Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Melalui Sistem Informasi Desa di Kabupaten Bantul

Galih Pramilu Bakti, Prof. Dr. Ahmad Maryudi, S.Hut., M.For. ; Dr Dewi Haryani Susilastuti, M.Sc.

2024 | Tesis | S2 Mag.Studi Kebijakan

Kasus korupsi anggaran desa pasca pemberlakuan UU Desa tahun 2014 menunjukkan tren yang meningkat. Organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk mencegah praktik korupsi. Transparansi dan akuntabilitas merupakan komponen penting dalam mencegah korupsi di pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa melalui pemanfaatan sistem informasi desa di Kabupaten Bantul. Penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor yang mendukung Organisasi Masyarakat Sipil dalam mempengaruhi pemerintah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi peran Organisasi Masyarakat Sipil, yaitu Combine Resource Institution (CRI), IDEA Yogyakarta, dan OpenDesa Association. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam kepada Organisasi Masyarakat Sipil, Bappeda Kabupaten Bantul, dan Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul. Penelitian ini juga memanfaatkan data hasil observasi dan studi dokumen.

Penelitian menemukan bahwa Sistem Informasi Desa yang dikembangkan oleh Organisasi Masyarakat Sipil memfasilitasi pemerintah desa di Bantul untuk menyediakan informasi publik di berbagai tingkat. Seluruh desa di Kabupaten Bantul menggunakan SID Berdaya CRI karena adanya kerjasama antara Pemkab Bantul dengan CRI. Namun, tidak semua desa secara rutin memberikan informasi mengenai anggaran dan pertanggungjawaban pemerintah desa. IDEA telah berhasil mengadvokasi desa agar transparan dan akuntabel, namun hal ini terbatas pada beberapa desa saja. Sedangkan 16 desa di Bantul yang beralih menggunakan OpenSID OpenDesa tidak serta merta memberikan informasi anggaran di website desa karena masih bergantung pada kesediaan perangkat desa untuk mengunggah data di website.

Village budget corruption cases after the implementation of the 2014 Village Law show an increasing trend. Civil society organizations are essential to prevent corrupt practices. Transparency and accountability are critical components in preventing corruption in the government. This research aims to identify the role of Civil Society Organizations in increasing the transparency and accountability of village governments through the use of village information systems in Bantul Regency. This research also analyzes the factors that support Civil Society Organizations in influencing the government.

This study utilizes a qualitative approach to identify the role of Civil Society Organizations, namely the Combine Resource Institution (CRI), the IDEA Yogyakarta, and the OpenDesa Association. Researchers collected data through in-depth interviews with Civil Society Organizations, BAPPEDA Bantul Regency, and the Village Government in Bantul Regency. This research also utilizes data from observations and document studies.

The research found that a Village Information System developed by Civil Society Organizations facilitated village governments in Bantul to provide public information at different levels. All villages in the Bantul Regency use CRI's Berdaya SID due to the collaboration between the Bantul Regency Government and CRI. However, not all villages regularly provide information on village government budgets and accountability. IDEA has successfully advocated for villages to be transparent and accountable, but this is limited to a few villages. Meanwhile, the 16 villages in Bantul that switched to using OpenDesa's OpenSID do not automatically provide budget information on the village website because it still depends on the willingness of village officials to upload data on the website.

Kata Kunci : Organisasi Masyarakat Sipil, Sistem Informasi Desa, Transparansi Anggaran, Akuntabilitas