Laporkan Masalah

ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS AKUNTABILITAS DALAM PRAKTIK PENATAUSAHAAN UANG PIHAK KETIGA (UPK) YANG DIPEROLEH DARI PEMILIKNYA YANG DINYATAKAN TIDAK HADIR DI BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG

Thio Chinsya Laemba, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum

2024 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik penatausahaan Uang Pihak Ketiga (UPK) yang diperoleh dari pemiliknya yang dinyatakan tidak hadir di Balai Harta Peninggalan Semarang ditinjau dari asas kepastian hukum serta ditinjau dari asas akuntabilitas.

Penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan sifat deskriptif. Penelitian normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dan penelitian empiris dilakukan dengan mewawancarai responden. Penelitian ini merupakan kombinasi antara studi kepustakaan dan studi lapangan. Cara dan alat penelitian yang digunakan adalah metode dokumen dan metode wawancara. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian tesis ini yaitu, praktik penatausahaan Uang Pihak Ketiga (UPK) yang diperoleh dari pemiliknya yang dinyatakan tidak hadir di Balai Harta Peninggalan Semarang ditinjau dari asas kepastian hukum tercermin dalam beberapa aturan hukum, khususnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2019 tentang penatausahaan UPK. Penjualan harta kekayaan UPK dilaksanakan setelah lewatnya jangka waktu. Sebagai contoh, Penetapan Pengadilan Negeri No. 320/Pdt.p/2023/PNSmg. Selanjutnya, ditinjau dari asas akuntabilitas, penyelenggaraan layanan publik oleh BHP telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip asas akuntabilitas. Penyelenggaraan dilaksanakan dengan pemberian layanan bagi pihak yang berkepentingan, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.


This research aims to determine and analyze the practice of administering third-party money (UPK) obtained from its owner who was declared absent from the Balai Harta Peninggalan Semarang in terms of the principle of legal certainty and accountability.

This thesis research is normative-empirical legal research with a descriptive nature. Normative research is carried out by examining library materials or secondary data, and empirical research is carried out by interviewing respondents and sources.

This research is a combination of a literature study and a field study. The research methods and tools used are document methods and interview methods. The analysis used in this research is qualitative. The result of this thesis research show that the practice of administering third-party money obtained from its owner, who is declared not present at the Balai Harta Peninggalan Semarang, is viewed from the principle of legal certainty, reflected in several legal regulations, especially the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 20 of 2019 regarding the administration of third-party money. The sale of third-party money assets is carried out after the expiration of a period of time. For example, District Court Determination No. 320/Pdt.p/2023/PNSmg. Furthermore, according to the principle of accountability, the implementation of public services by BHP has been carried out in accordance with the principle of accountability. Implementation is carried out by providing services to interested parties, can be accounted for, and is in accordance with applicable legal provisions.

Kata Kunci : Penatausahaan, Uang Pihak Ketiga, Afwegezigheid, Kepastian Hukum, Akuntabilitas

  1. S2-2024-500680-abstract.pdf  
  2. S2-2024-500680-bibliography.pdf  
  3. S2-2024-500680-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2024-500680-title.pdf