PENGENDALIAN KELOMPOK USAHA BANK OLEH PEMEGANG SAHAM PENGENDALI NON BANK : MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL DAN KEBIJAKAN TATA KELOLA YANG EFEKTIF

MUHAMMAD THORIQ IRNANDO, Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

2024 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penulisan hukum ini bertujuan untuk, pertama mengelaborasi dan menerangkan pengendalian yang dilakukan oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP) non bank dalam kerangka KUB beserta implikasinya terhadap risiko operasional. Kedua, penelitian ini akan menganalisis dan mengkaji kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencapai pengendalian dan tata kelola yang efektif. 

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan memanfaatkan norma hukum, bahan kepustakaan, dan literatur hukum lainnya. Bahan hukum diproleh dari data sekunder yakni sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier diperoleh dalam studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Melalui pendekatan tesebut penelitian ini akan menghasilkan jawaban dari isu pengendalian dan tata kelola KUB oleh PSP non bank. Analisis kemudian akan dilakukan dengan metode kualitiatif, dimana data dan sumber hukum akan dikaji untuk menarik hasil dari penelitian. 

Pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah. Pertama, Bagaimana pengendalian dilakukan PSP non bank melalui perusahaan pengendali terhadap KUB dan  implikasinya terhadap risiko operasional? Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa KUB dikendalikan oleh PSP melalui forum koordinasi dan evaluasi yang diselenggarakan secara berkala beserta dapat dibentuk sebuah komite. Terkait impliasi bentuk KUB terhadap risiko operasional, tidak dapat ditemukan sebuah konklusi secara seragam. Hal ini mengingat karakterisitik setiap entitas akan menentukan risiko, mengingat risiko operasional adalah risiko yang sulit diprediksi berbanding risiko lainnya. Namun ditemukan fakta bahwa berkembangnya KUB akan meningkatkan depedensi yang pada akhirnya dapat meningkatkan contigation risk. Kedua, bagaimana kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencapai pengendalian efektif bagi KUB dengan PSP non bank? Kebijakan  pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan induk/pelaksana perusahaan induk adalah dengan koordinasi dan evaluasi beserta pembentukan komite. Pengelolaan yang dilakukan sejatinya dilakukan mandiri oleh bank dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Terakhir, terdapat beberapa kebijakan yang dapat mengarahkan pada pengendalian efektif diantaranya kebijakan uji kepatutan dan kepatuhan, kebijakan manajemen risiko, kebijakan penilaian kesehatan bank, dan kebijakan pembentukan perjanjian kerja

This legal writing aims to, first, elaborate and explain the controls exercised by non-bank PSPs within the KUB framework and their implications for operational risk. Second, this research will analyze and review policies that can be implemented to achieve effective controls.

The method used in this legal writing is the normative juridical research method by utilizing legal norms, library materials, and other legal literature. Legal materials are obtained from secondary data, namely primary legal sources, secondary legal sources, and tertiary legal sources obtained in literature studies. The data that has been obtained is then analyzed with a statutory and conceptual approach. Through this approach, this research will produce answers to the issue of control and governance of KUBs by non-bank PSPs. The analysis will then be conducted using a qualitative method, where data and legal sources will be reviewed to draw out the results of the research.

In this study there are two problem formulations. First, How is control exercised by non-bank PSPs through controlling companies over KUBs and its implications for operational risk? Based on the results of the study, it was found that KUBs are controlled by PSP through coordination and evaluation forums that are held regularly and a committee can be formed. Regarding the implications of the KUB form on operational risk, a uniform conclusion cannot be found. This is because the characteristics of each entity will determine the risk, given that operational risk is a risk that is difficult to predict compared to other risks. However, it was found that the development of KUBs will increase depedency, which in turn can increase contigation risk. Second, what are the policies that can be carried out to achieve effective control for KUBs with non-bank PSPs? The control policy carried out by the holding company/ holding company executor is coordination and evaluation along with the formation of committees. The management is actually carried out independently by the bank by applying good governance principles. Finally, there are several policies that can lead to effective control including fit and proper test policies, risk management policies, bank health assessment policies, and employment agreement formation policies.

Kata Kunci : Kelompok Usaha Bank, Pemegang Saham Pengendali, Pengendalian, Tata Kelola/Bank Group, Controlling Shareholders, Control, Governance