Implementasi Kebijakan Penanganan Lahan Kritis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dyah Purwa Eskawati, Retno Widodo Dwi Pramono, S.T., M.Sc., Ph.D.

2024 | Tesis | S2 Magist.Prnc.Kota & Daerah

Permasalahan terkait lahan terdegradasi atau yang biasa dikenal sebagai lahan kritis telah menjadi fenomena global, termasuk di Indonesia. Adanya degradasi lahan berdampak negatif tidak hanya pada aspek lingkungan, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi. Salah satu upaya Pemerintah dalam menekan laju peningkatan luas lahan kritis adalah dengan menyusun kebijakan yang memuat tentang penanganan lahan kritis. Kebijakan disusun baik di tingkat pusat dan dijabarkan ke dalam kebijakan tingkat daerah sampai pada dokumen penganggaran. Penjabaran kebijakan ini dilakukan agar kebijakan ini dapat diimplementasikan secara teknis di daerah khususnya yang berhadapan langsung dengan fenomena yang terjadi, dalam hal ini peningkatan luas lahan kritis. Penelitian ini dilakukan untuk menilai keselarasan dan konsistensi penjabaran kebijakan penanganan lahan kritis di tingkat dokumen kebijakan sampai pada pelaksanaan penganggaran di Provinsi DIY serta sinkronisasi peran stakeholder dalam implementasi kebijakan penanganan lahan kritis di Provinsi DIY.

Penelitian ini menggunakan metode deduktif dengan teknis analisis data berupa Content Analysis dan skoring. Pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi publikasi kebijakan Pemerintah dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun memiliki tingkat keselarasan yang cukup baik, namun tingkat konsistensi penjabaran kebijakan penanganan lahan kritis di Provinsi DIY termasuk dalam kategori buruk, sehingga keberhasilan penanganan lahan kritis masih belum dapat tercapai dengan baik. Hal ini dikarenakan kurangnya pengharmonisasian kebijakan yang disusun baik antara kebijakan yang lebih tinggi, setara atau pun lebih rendah dalam satu instansi atau kaitannya dengan instansi yang lain. Dimana sinkronisasi peran stakeholder terutama pemain kunci hanya sampai pada tingkat keselarasan tujuan dan kebijakan, belum sampai pada tingkat konsistensi program dan kegiatan sampai pada penganggaran. Kesulitan dalam sinkronisasi ini adalah terkait dengan ketidaksesuaian kewenangan dan sumber daya dengan tanggung jawab instansi dalam penanganan lahan kritis, pola koordinasi yang buruk dalam instansi, perbedaan penggunaan satuan target kinerja dan perbedaan penggunaan terminologi lahan kritis beserta indikatornya. Permasalahan tersebut dapat dijelaskan melalui teori yang dinyatakan oleh Didu (2001) bahwa peningkatan luas lahan kritis dipengaruhi oleh aktivitas dan kebijakan dari lembaga-lembaga terkait terutama efektivitas implementasi dari kebijakan tersebut.

Problems related to degraded land or commonly known as critical land have become a global phenomenon, including in Indonesia. The existence of land degradation has a negative impact not only on environmental aspects, but also social and economic aspects. One of the Government's efforts to reduce the rate of increase in critical land area is to formulate policies that contain critical land management. Policies are prepared both at the central level and elaborated into regional level policies up to budgeting documents. The elaboration of this policy is done so that this policy can be implemented technically in the regions, especially those that are directly dealing with the phenomena that occur, in this case the increase in critical land area. This research was conducted to assess the alignment and consistency of the elaboration of critical land management policies at the level of policy documents to the implementation of budgeting in DIY Province and the synchronization of stakeholder roles in the implementation of critical land management policies in DIY Province.

This research uses a deductive method with data analysis techniques used are Content Analysis and scoring. Data collection was conducted through an inventory of Government policy publications and interviews. The results showed that despite having a fairly good level of alignment, the level of consistency in the description of critical land management policies in DIY Province was in the bad category, so that the success of handling critical land still could not be achieved properly. This is due to the lack of harmonization of policies that are prepared either between higher, equal or lower policies in one agency or in relation to other agencies. Where the synchronization of stakeholder roles, especially key players, only reaches the level of alignment of goals and policies, it has not reached the level of consistency of programs and activities to budgeting. Difficulties in synchronization are related to the mismatch of authority and resources with agency responsibilities in handling critical land, poor coordination patterns within agencies, differences in the use of performance target units and differences in the use of critical land terminology and indicators. These problems can be explained through the theory stated by Didu (2001) that the increase in critical land area is influenced by the activities and policies of related institutions, especially the effectiveness of the implementation of these policies.

Kata Kunci : Lahan Kritis, Tingkat Keselarasan, Tingkat Konsistensi, Stakeholder