Analisis Stakeholder dalam Pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat

David Jeta Anapindika, Dr. Ambar Widaningrum, M.A.

2023 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Stunting menjadi salah satu masalah kesehatan dengan angka kejadian yang sangat tinggi di Kabupaten Lombok Utara sehingga menjadi isu strategis yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Lombok Utara telah mengeluarkan banyak kebijakan. Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting disebutkan bahwa percepatan penurunan stunting harus dilaksanakan secara integratif dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait. Penulis mengidentifikasi peran stakeholder yang terlibat dan melihat bagaimana hubungan yang terjadi antar stakeholder melalui aspek koordinasi dan komunikasi. Asumsinya jika koordinasi dan komunikasi dilakukan dengan maksimal maka akan memperkuat hubungan antar stakeholder yang memberikan dampak pada penurunan angka stunting.

Tujuan penelitian ini adalah memetakan dan menganalisis peran serta hubungan antar stakeholder yang terlibat dalam implementasi program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lombok Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh berdasarkan wawancara langsung dan tidak langsung menggunakan media online kepada organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah desa, dan lembaga swadaya masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Utara, sementara data sekunder diperoleh dari kajian pustaka, buku, jurnal, dan dokumen pemerintah.

Hasil penelitian menunjukan bahwa stakeholder yang terlibat dalam implementasi program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lombok Utara tidak hanya OPD, tetapi juga dari lembaga lain dimana hubungan antar stakeholder belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dilihat dari berbagai aspek koordinasi dan komunikasi yang belum cukup kuat untuk mendukung keberhasilan percepatan penurunan stunting. Hambatan yang ditemukan adalah kurangnya komitmen OPD, minimnya anggaran sehingga menjadi hambatan dalam perencanaan, kewenangan yang belum jelas bagi pemerintah desa, dan perbedaan pemahaman stakeholder terhadap stunting. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dapat mengevaluasi kinerja stakeholder yang terlibat untuk mendorong percepatan penurunan stunting dan mewujudkan prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024 di Kabupaten Lombok Utara.

Stunting has become a significant health issue in North Lombok Regency, with a high incidence rate, making it a strategic concern that must be resolved immediately by the local government. As a response to this issue, the North Lombok Regency government has issued numerous policies. In accordance with the mandate of Presidential Regulation Number 42 of 2013 on the National Movement for Nutrition Improvement, which was later amended by Presidential Regulation Number 72 of 2021 on Accelerating Stunting Reduction, that the acceleration of stunting reduction must be carried out integratively, involving all relevant stakeholders. Researchers identifies the roles of the involved stakeholders and examines the relationships among them through the aspects of coordination and communication. The assumption is that if coordination and communication are maximized, it will strengthen the relationships among stakeholders, ultimately leading to a reduction in stunting rates.

The purpose of this study is to map and analyze the participation and relationships among stakeholders involved in the implementation of the stunting reduction acceleration program in North Lombok Regency. The research method employed is qualitative. Data is derived from both primary and secondary sources. Primary data is obtained through direct and indirect interviews, conducted online, with local government agencies (OPD), village governments, and non-governmental organizations (NGOs) operating in North Lombok Regency. Meanwhile, secondary data is gathered from literature reviews, books, journals, and government documents.

The results of the study show that stakeholders involved in the implementation of the stunting reduction acceleration program in North Lombok Regency encompass not only OPDs but also other organizations. However, the relationships among these stakeholders have not been maximized. This can be observed through various aspects of coordination and communication that have not been sufficiently robust to support the success of stunting reduction acceleration. Identified obstacles include a lack of commitment from OPDs, limited budgetary resources hindering planning efforts, unclear jurisdiction for village governments, and differing stakeholder understandings of stunting. Therefore, the Regional Government can evaluate the performance of the involved stakeholders to drive the acceleration of stunting reduction and achieve a stunting prevalence rate of up to 14% by 2024 in North Lombok Regency.

Kata Kunci : Stakeholder Analysis, Stunting, North Lombok