DINAMIKA PELAKSANAAN DESENTRALISASI PENGELOLAAN HUTAN (Studi Kasus Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur)

OVI ANGGRAINI S., Dr.Ir. San Afri Awang, M.Sc.

2007 | Skripsi | S1 KEHUTANAN

Pasca reformasi tahun 1998 terjadi pergeseran fonnasi negara dan konfigurasi politik dari sentralistik menjadi desentralistik. Hal ini diwujudkan dengan beberapa kebijakan antara Iain UU No. 22/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan PP No. 25/1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom, UU No. 4 l /1999 tentang kehutanan serta UU No. 32/2004 tentang pemerintahan daerah. Kebijakan tersebut merupakan peluang bagi rekonfigurasi pengelolaan hutan menuju pada desentralisasi pengelolaan hutan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan desentralisasi pengelolaan hutan dan kebijakannya di era otonomi daerah dapat dikaji melalui dinamika pelaksanaan yang terjadi di tingkat kabupaten. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pengelolaan hutan yang terjadi dan menganalisis pembagian kewenangan dalam pengelolaan hutan negara antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah melalui PP No.38/2007 yang ada di Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan metode dasar deskriptif dan sintesa atas basil realitas dan teori untuk mengestimasi konsekuensi dari kebijakan yang diambil. Data yang diambil berupa data primer melalui o. wawancara secara langsung dengan responden dan data sekunder. Metode deskriptif dipakai dalam rnenganalisis basil wawancara untuk 5 sub bahasan pokok yaitu 1) prioritas pengelolaan; 2) penataan kawasan; 3) peran serta masyarakat; 4) bentuk kelembagaan; 5) kontribusi pendapatan. Metode sintesa atas basil realitas dan teori dipakai dalam menganalisis satu sub bahasan pokok yaitu kewenangan pemerintah daerah. Responden dalarn penelitian ini antara lain : 1) Bupati; 2) Kabid Perekonomian; 3) Kabid Penyusunan Program; 4) Kabid Lingkungan Hidup; 5) Kadin Pendapatan; 6) Kadin KPU; 7) Kadin Pariwisata; 8) Kadin Pertanahan Nasional; 9) Ketua DPRD; 10) Ketua Komisi B; 11) Ketua LSM Pedotan; 12) Ketua KTII Kee. Sumberejo; 13) Tokoh Masyarakat Desa Sanggar. Hasil penelitian yang diperoleh adalah desentralisasi di Kabupaten Banyuwangi masih belum berjalan atau belum berhasil dan kebijakan mengenai pembagian kewenangan dalam pengelolaan hutan di era desentralisasi (PP No. 38/2007) belum sesuai dengan apa yang diinginkan dan diharapkan oleh berbagai instansi daerah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) desentralisasi di Kabupaten Banyuwangi belum berjalan atau belum berhasil dikarenakan pelaksanaan pengelolaan hutan cenderung masih bersifat dekonsentrasi dan pengelolaan hutan oleh Perhutani masih cenderung bersifat tertutup dan sentralistik; 2) kebijakan mengenai pembagian kewenangan masih memperlihatkan adanya dominasi yang dilakukan oleh Pusat dengan memperkecil ruang gerak PEMDA untuk membuat kebijakan dan desentralisasi tidak akan berjalan selama Perhutani masih bersifat BUMN.

Friction of political configuration and state formation from centralistic become decentralist was occur at post reformation in 1998. This thing realized with a few policy for example rules number 22/1999 concerning Counter Balance of Finance between areas and central government and government regulation number 25/1999 concerning Authority Of Government and Governmental of Province as Autonomous Area, UU No. 41/1999 concerning forestry and also rules No. 32/2004 concerning local government. The policy is opportunity for forest management reconfiguration towards at decentralization of forest management by Local Government (Sub-Province/City). To know how far execution of decentralization of forest management and its policy in era of region autonomy can be studied through implementation dynamics which happened in level of sub-province. Therefore this research aim to know how far execution of management of forest happened and analyze division of authority in management of state forest between central government, governmental province and local government through Government regulation No.38/2007 the in Banyuwangi. This research apply descriptive basic method and synthesis to theory and reality result for estimating consequence from policy which taken. Data which taken is primary data (taken through direct interview to responder) and secondary data. Descriptive method used in analyzing interview result for 5 sub fundamental discussion, that is 1) management priority; 2) arrangement of area; 3) role of public society; 4) fonn of institution; 5) earnings contribution. Synthesis method to theory and reality result was used in analyzing fundamental one discussion sub that is authority of local government. Respondent in this research for example: 1) Regent; 2) Economical area chief of; 3) Program arrangement chief; 4) environmental chief of; 5) earnings Indonesian chamber of commerce; 6) Indonesian Chamber Of Commerce KPU; 7) tourism Indonesian chamber of commerce; 8) National Land Indonesian chamber of commerce; 9) Local Parliament chief; 10) Commission chief B; 11) LSM Pedotan chief; 12) KTH Kee. Sumberejo chief; 13) Elite figure of Sanggar village. Research result which obtained is decentralization in Sub-Province Banyuwangi still not yet done well or not yet succeed while for sub-discussion of authority of Local Government is the spent policy (Government Regulation number 38/2007) not yet according to what is expected and wanted by various areas institutions. Conclusion from this research is: 1) decentralization in Sub-Province Banyuwangi not yet done well or not yet succeed because implementation of forest management tend to still have the character of deconcentration and forest management by Perhutani still tend to have the character of lockup and centralistic; 2) the policy about distribution of authority still show existence of Central Government domination by minimizing space moving of Local Government for making policy and decentralizing will not run during Perhutani still have the character of Government-owned corporations.

Kata Kunci : desentralisasi, kebijakan, pengelolaan hutan.