Peran Pemerintah Daerah dalam penanganan kerusakan lingkungan :: STudi kegiatan penambangan emas tanpa ijin di Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat

PALENTINUS, Prof.Dr. Dulbahri

2004 | Tesis | S2 Ilmu Lingkungan Magister Pengelolaan Lingkungan

Peran Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penanganan kerusakan lingkungan perlu ditingkatkan supaya kelestarian fungsi lingkungan tetap terjaga dan perlu adanya produk hukum berupa Peraturan Daerah sebagai acuan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan kewenangannya dan bagaimana upaya serta kendala yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam penanganan kerusakan lingkungan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat dengan fokus penelitian pada Bagian Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode policy research dengan analisis deskriptif kualitatif. Penentuan sampel menggunakan metode purposive sample. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan bagian lingkungan hidup dan para pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dan opservasi dilapangan, sedangkan data sekunder dari dinas/instansi terkait. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ; i) peran Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penanganan kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan penambangan emas tanpa ijin dinilai cukup baik dengan dikelurkan instruksi Bupati Sintang kepada perangkat Pemerintah Kecamatan untuk melakukan penertiban; ii) sejak tahun 2002 dan 2003 Pemerintah Kabupaten Sintang melalui bagian lingkungan hidup telah melakukan kegiatan pengawasan dan pemantauan di 8 (delapan) kecamatan yang hasilnya telah direkomendasikan kepada Bupati Sintang; iii) kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yaitu; belum adanya Peraturan Daerah sebagai pedoman. dan petunjuk, dan fasilitas pendukung.

The role of local government of Sintang in handling of the environment damage needs to be improved in order that the preservation of environment function is still kept. It needs an existence of law product, which is a local regulation as a reference in the management of environment. This research aims to describe how the role of local government of Sintang in implementing their authority and what efforts and obstacles which influence the role of local government in handling of the environment damage. This research was done in the Regency of Sintang, Province of West Kalimantan, with a focus on Division of Environment in the Regency Secretariat of Sintang. The method, which is used in this research, is the method of policy research with the descriptive qualitative analysis. Determination of sample uses the method of purposive sample. Primary data is obtained by interview with the Division of Environment and officials in the local government of Sintang, and field research. Also, secondary data is obtained from related department. The results of this research indicate that: 1) the role of local government of Sintang in handling of the environment damage, which is an effect of illegal gold mining, is evaluated good enough. It is shown by instruction from Regent of Sintang to sub districts staffs to straighten up. 2) In 2002 and 2003, the local government of Sintang, under the Division of Environment, did watching and monitoring in 8 sub districts. The results of activities had been recommended to Regent of Sintang. 3) Obstacles, which were faced in the management of environment, are: there are no local regulation as a guideline and no proponent means.

Kata Kunci : Lingkungan Hidup,Kerusakan,Peran Pemda TkII, the local government, the local regulation, the environment damage.