Keberadaan hak pilih anggota TNI dalam pencapaian tugas pokok Koramil dan implikasinya terhadap ketahanan nasional :: Studi di wilayah Koramil Kota Semarang Kodim 0733 BS/Semarang

SUSANTO, Drs. Armaidy Armawi, MSi

2004 | Tesis | S2 Ketahanan Nasional

Tesis ini berisi keberadaan Hak Pilih TNI dalam pencapaian tugas pokok Koramil dan implikasinya terhadap Ketahanan Nasional. Dua masalah pokok yang dibahas sekaligus dalam penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana aplikasi tugas Koramil saat ini dikaitkan dengan keberadaan Hak Pilih TNI dan apa kendala-kendala yang dihadapi Koramil dalam merealisasikan tugas pokoknya. Untuk mencapai tujuan itu, penulis menggunakan methode penelitian deskriptif kuantitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, questionare dan kajian kepustakaan. Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa memasuki era reformasi nasional, peran Koramil TNI khususnya di Wilayah Kota Semarang mengalami perubahan secara mendasar. Paradigma baru peran TNI yang berisi tuntutan agar TNI kembali terfokus pada tugas pokoknya dibidang pertahanan sekaligus tidak terlibat lagi dalam kegiatan politik praktis, banyak mempengaruhi perubahan pola aplikasi tugas pokok TNI diberbagai jenjang di tingkat Koramil. Koramil Kota Semarang tidak lagi terlibat dalam urusan-urusan politik praktis dan mengendepankan insititusi Kepolisian dalam menangani masalahmasalah keamanan masyarakat. Dalam tugas-tugas di luar fungsi pertahanan, Koramil terlibat hanya dalam kerangka tugas bantuan TNI kepada Polri dan Pemda apabila diminta sesuai prosedur yang berlaku. Namun demikian, temuan di lapangan juga memperlihatkan bahwa sejalan dengan terjadinya perubahan dalam aplikasi peran Koramil tersebut, telah menimbulkan kesan ketidakjelasan tugas-tugas pokok aparat Koramil sehari-hari. Secara internal, aparat Koramil juga nampaknya belum memahami betul apa yang harus dikerjakannya dalam tugas pertahanan dan bagaimana mengimplementasikan Netralitas TNI dalam melaksanakan tugas pokoknya. Hal ini disebabkan belum adanya buku-buku petunjuk teknik terbaru mengenai implementasi Netralitas TNI di era reformasi nasional ini. Secara eksternal banyak warga masyarakat yang saat ini tidak lagi mengetahui apa sesungguhnya tugas pokok Koramil selain membantu keamanan. Terlepas dari semua itu, tuntutan terhadap profesionalisme pelaksanaan tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh Koramil menyebabkan masih tingginya tingkat penolakan responden terhadap keberadaan Hak Pilih TNI. Sebagian besar responden yang diwawancarai menyatakan bahwa untuk saat ini, Koramil di Kota Semarang dituntut harus netral dalam rangka memposisikan dirinya ditengahtengah masyarakat baik dalam hubungan perorangan maupun institusi.

This thesis describes the right to vote of TNI in the reaching of the main duty of military Rayon Commando (Koramil) and its implication to national resilience. The two main ideas discussed, in this study is aimed to discuss how the implication of military Rayon Commando’s duty at present connected with the right to vote of TNI and the Koramil’s barriers that are faced by the koramil in running its main duty. To reach that aim the writer used quantitative the description research method. The writer collected the data by interview, questionnaire, and library study. The study, shows that entering the national reform, the role of TNI especially in Semarang city government, basically has changed. The new role of TNI paradigm which contains of demands such as in order to TNI back to it main duty in the field of resilience, and not to be involved in political practice activities, have changed the system of TNI main duty application in various of Koramil earner. Semarang city Koramil are not involved in the activities of political practice anymore and put forward of the police institution in taking in hand and the social security problem. In the duty our of defense function Koramil is just in the frame of assistance duties of TNI to POLRI and regional government if it is requested according to valid procedure. However evidence shows in accordance of the change of the implication of Koramil role, it has caused the impression of obscurities of the daily main duty of Koramil. Internally, Koramil apparatus do not really understand yet about what they have to do in the frame of resilience, and how to implement of TNI neutralization in the under going of their main duty. It is because of the lack of the newest technical guidance books that discuss TNI neutralization implementation in the national reform era. Externally, at this moment they are still many societies how do not now about the main duty of Koramil besides only keep the social security. Besides of those cases, the demand of being professionalism of the running of the main duty of Koramil that has to be done by Koramil, the order causes the high ranks of respondents that refuse to the right to vote of the TNI. Most of the respondents who were interviewed said that at the time the Semarang city, Koramil is requested to be neutral. It is done in the frame of self promotion in the society both individually and institutionally.

Kata Kunci : Ketahanan Nasional,Hak Pilih Anggota TNI,Tugas Pokok Koramil, To Vote of TNI - The Main Duty of Koramil - National Resilience