Laporkan Masalah

Penentuan Pemungut PPN Dalam Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Di Indonesia Dari Aspek Kemudahan Administrasi

Finaleksi Faransisca, Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum

2023 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Perubahan perilaku konsumsi dari transaksi perdagangan konvensional menjadi transaksi perdagangan melalui elektronik berkembang secara pesat. Kemajuan teknologi membawa dampak perubahan. Salah satu dampak yang dirasakan cukup besar pada perusahaan ritel. Pelaku usaha ritel konvensional mengalami penurunan penghasilan dikarenakan penurunan penjualan. Perubahan tersebut mendorong pemerintah untuk mengeluarkan aturan terkait pemungutan PPN pada transaksi elektronik. Kementrian keuangan diberikan hak untuk menunjuk pelaku usaha perdagangan elektronik yang telah memenuhi kriteria untuk memungut PPN dari setiap transaksi penjualan mereka. Untuk mengetahui bagaimana kementrian keuangan melakukan penunjukan pemungut PPN ditinjau dari aspek kemudahan administrasi yang menjadi tujuan dilakukan penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Analisis data bersifat kualitatif deskriptif dimana diawali dengan inventarisasi bahan hukum primer yang merupakan bagian penting dalam penelitian ini kemudian analisis terhadap ketentuan penentuan pemungut PPN pada transaksi perdagangan melalui sistem elektronik yang menjadi permasalahan penelitian. Analisis selanjutnya dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan dari hasil penelitian penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat kongkret yang sedang dihadapi. 

Penentuan pemungut PPN pada transaksi elektronik ditandai telah terpenuhinya nilai transaksi yaitu lebih dari 600 juta dan/atau jumlah traffic sebuah website yaitu 12.000 dalam satu tahun. Kantor pajak perlu mengetahui apakah pelaku usaha sudah melampaui batas kriteria pemungut PPN, salah satunya cara melalui teknik Web Scrapping. Hasil analisis web scrapping ini menjadi dasar bagi kantor pajak untuk melakukan komunikasi kepada pelaku usaha terkait kewajiban pemungut PPN di setiap transaksi penjualannya dan potensi pajaknya. 

Administrasi yang baik salah satunya harus dapat memberikan kemudahan administrasi. Teknologi memberikan kemudahan bagi kantor pajak dalam menjaring wajib pajak belum terdaftar dan belum melakukan pemungutan PPN serta potensi pajak yang harus dibayar oleh pelaku usaha elektronik. Bagi wajib pajak kemudahan administrasi terlihat dari sistem pajak yang lebih modern seperti kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. 

Changes in consumption behavior from conventional trade transactions to electronic trade transaction are growing rapidly. Technological advances bring changes. One of the impacts felt is quite large on retail companies. Conventional retail business experienced a decline in income due to decline in sales. These changes promoted the government to issue regulation regarding VAT collection on electronic transactions. The Ministry of Finance is given the right to appoint electronic commerce business actors who have met the criteria to collect VAT from each of their sales transactions. To find out how the Ministry of Finance appoints VAT collectors in terms of ease of administration, this research is the aim of this research. 

This research uses a type of empirical normative research. The data analysis is descriptive qualitative in nature which begins with an inventory of primary legal materials which is an important part of this research, then an analysis of the provisions for determining VAT collection on trade transactions via electronic systems which is the research problem. The next analysis is carried out to answer the problem formulation and the results of the author's research are interesting deductive conclusions, namely from a general problem to the concentrate problem being faced.

The determination of VAT collectors on electronics is indicated by the fulfillment of the transactions value of more than 600 million and/or the amount of the traffic on a website is 12.000 in one year. The tax office need to know whether business actors have exceeded the VAT collection criteria, one way is through the web scrapping technique. The result of this web scrapping analysis are the basis for the tax office to communicate to business actors regarding the obligation to collect VAT on each sales transaction and the potential tax. 

Good administration must able to provide ease of administration. Technology makes it easier for the tax office to capture tax payers who have not registered and have not collected VAT as well as potential taxes must be paid by electronic business actors. For tax payers, ease of administration can be seen from a more modern tax system, such as ease of reporting and paying taxes.  


Kata Kunci : Transaksi perdagangan konvensional, perubahan perilaku konsumsi, Penentuan pemungut PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Metode Analisis Web Scrapping, kemudahan administrasi perpajakan.

  1. S2-2023-470064-abstract.pdf  
  2. S2-2023-470064-bibliography.pdf  
  3. S2-2023-470064-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2023-470064-title.pdf  
  5. S2-2024-470064-abstract.pdf  
  6. S2-2024-470064-bibliography.pdf  
  7. S2-2024-470064-tableofcontent.pdf  
  8. S2-2024-470064-title.pdf