INDEPENDENSI JAKSA DALAM PENUNTUTAN YANG BERDASARKAN ASAS SATU DAN TAK TERPISAHKAN (Een en Ondelbaarheid) (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Konawe dan Kejaksaan Negeri Baubau)

Putri Dewinta Yusuf, Dr. Sigid Riyanto, S.H.,M.Si.

2024 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguraikan penerapan prinsip independensi Jaksa dalam mekanisme penuntutan berdasarkan asas satu dan tak terpisahkan (een en ondelbaarheid) pada Kejaksaan RI khususnya dalam penyusunan Surat Tuntutan Penuntut Umum dan implikasinya terhadap nilai keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam Penuntutan Jaksa.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder, dimana data primer melalui wawancara dengan narasumber dan responden digunakan untuk mengetahui sejauh mana prinsip independensi telah diterapkan dalam mekanisme penuntutan di Kejaksaan serta melengkapi analisa konseptual dari data sekunder mengenai mekanisme penuntutan berdasarkan asas satu dan tak terpisahkan di Kejaksaan, data primer juga digunakan untuk melengkapi hasil Analisa atas pemenuhan nilai keadilan hukum dalam penuntutan Jaksa ditinjau dari kepastian hukum pada penyusunan surat tuntutan dan kemanfaatan hukum dalam uraian surat tuntutan, yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif dan kuantitatif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip independensi Jaksa kurang dapat diterapkan dalam mekanisme penuntutan berdasarkan asas satu dan tak terpisahkan pada Kejaksaan yang lebih mengutamakan sistem komando dalam bentuk pengendalian tuntutan oleh pimpinan Kejaksaan melalui tahapan rencana tuntutan sehingga membatasi Jaksa dalammenentukan subtansi tuntutan. Hal tersebut berimplikasi pada kurang terpenuhinya nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam Penuntutan Jaksa.

This study aims to determine and describe the application of the principle of independence of the Prosecutor in the prosecution mechanism based on the principle of unity and inseparable (een en ondelbaarheid) at the Indonesian Prosecutor's Office, especially in the preparation of the Public Prosecutor's Demand Letter and its implications for the value of legal justic, legal certainty, and legal expediency  in the Prosecutor's Prosecution.

This research is an empirical normative research that uses primary data and secondary data, where primary data through interviews with sources and respondents are used to determine the extent to which the principle of independence has been applied in the prosecution mechanism at the Prosecutor's Office and complement the conceptual analysis of secondary data regarding the prosecution mechanism based on the principle of one and inseparable at the Prosecutor's Office, primary data is also used to complete the analysis of the fulfillment of the value of legal justice in the prosecution of the Prosecutor in terms of legal certainty in the preparation of a letter of demand and legal expediency in the description of the letter of demand, which is analyzed qualitatively with descriptive and quantitative analytical methods.

The results of this study indicate that the principle of independence of the Prosecutor is less applicable in the prosecution mechanism based on the principle of one and inseparable in the Prosecutor's Office which prioritizes the command system in the form of controlling the demands by the leadership of the Prosecutor's Office through the stages of the prosecution plan so as to limit the Prosecutor in determining the substance of the charges. This has implications for the lack of fulfillment of the values of justice, certainty and legal utility in the Prosecutor's Prosecution.

Keywords :   independence, prosecutor,, prosecution, unity and inseparable

Kata Kunci : independensi, jaksa, penuntutan, satu dan tak terpisahkan