Kebijakan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Yang Berpengaruh Pada Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan

Irfan Widyanto, Sri Wiyanti Eddyono, SH., LL, (HR) Ph.D

2024 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan Polri dalam penanggulangan Tindak Pidana Narkotika secara preventif dan represif di wilayah hukum Polda Metro Jaya, dan menganalisis problematika penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya terhadap Tindak Pidana Narkotika yang berimplikasi kepada overcrowding di Lapas Cipinang Kelas IIA. Selain itu juga untuk mengkaji, merumuskan dan merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang diperlukan Polda Metro Jaya dalam upaya menanggulangi Tindak Pidana Narkotika dan problematikanya guna menurunkan angka overcrowding di Lapas Kelas IIA Cipinang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris dengan teknik analisis deskriptif. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, di mana data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden dan narasumber. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif.

Hasil penelitian ini membahas tentang Kebijakan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dalam penanggulangan kejahatan Tindak Pidana Narkotika berupa tindakan Preventif dan Represif yang dibahas dengan Teori Kebijakan yang memiliki beberapa tahapan yakni Perumusan Kebijakan, Implementasi Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan. Selain itu penelitian ini juga membahas tentang Problematika yang dialami Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahguna narkotika yang dibahas dengan Teori Sistem Hukum yang terdiri dari Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum. Yang kemudian dianalisa agar dapat menghasilkan suatu upaya yang mampu menurunkan angka peredaran gelap narkotika dan angka overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lapas Kelas IIA Cipinang. Sehingga diharapkan melalui penelitian ini secara teoritis mampu memberikan kontribusi berharga dalam bidang ilmu hukum, sumber pengetahuan bagi penegak hukum khususnya Polri, serta akademisi untuk penelitian selanjutnya, serta secara praktis mampu memberikan masukan bagi aparat penegak hukum  dan mendorong sinergi antar Lembaga Penegak Hukum di bidang Tindak Pidana Narkotika.

Penelitian ini memiliki dua kesimpulan. Pertama, kebijakan Polri dalam menangani Tindak Pidana Narkotika berupa upaya preventif dan represif masih belum efektif dalam menurunkan angka peredaran narkotika di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kedua, problematika penegakan hukum tindak pidana narkotika oleh Polri sehingga menyebabkan overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan adalah belum adanya peraturan hukum yang berfokus kepada penurunan angka overcrowding di Lapas, tidak adanya kerjasama yang berkesinambungan antar Aparat Penegak Hukum di bidang narkoba serta masih tingginya budaya pelanggaran di masyarakat terhadap pelanggaran penyalahguna narkotika.

This research aims to determine and analyze Polri policies in dealing with Narcotics Crimes in a preventive and repressive manner in the jurisdiction of Polda Metro Jaya, and to analyze the problems of law enforcement implemented by Polda Metro Jaya regarding Narcotics Crimes which have implications for overcrowding in Cipinang Class IIA Prisons. Apart from that, it is also to study, formulate and recommend policies needed by Polda Metro Jaya in an effort to tackle Narcotics Crime and its problems in order to reduce the rate of overcrowding in Cipinang Class IIA Prisons.

The type of research used in this research is normative-empirical with descriptive analysis techniques. In this research, the data used are primary data and secondary data, where primary data was obtained through interviews with respondents and informants. Meanwhile, secondary data was obtained through library research. The data was analyzed qualitatively using descriptive methods.

The results of this research discuss the Policy of the Narcotics Directorate of the Metro Jaya Police in dealing with Narcotics Crime in the form of Preventive and Repressive actions which are discussed using Policy Theory which has several stages, namely Policy Formulation, Policy Implementation and Policy Evaluation. Apart from that, this research also discusses the problems experienced by the Narcotics Directorate of Polda Metro Jaya in enforcing the law against narcotics abusers which are discussed using the Legal System Theory which consists of Legal Substance, Legal Structure and Legal Culture. Which is then analyzed in order to produce an effort that can reduce the rate of illicit narcotics trafficking and the rate of overcrowding in correctional institutions, especially the Class IIA Cipinang Prison. So it is hoped that this research will theoretically be able to provide valuable contributions in the field of legal science, a source of knowledge for law enforcers, especially the National Police, as well as academics for further research, as well as practically being able to provide input for law enforcement officials and encourage synergy between Law Enforcement Agencies in the field of Crime. Narcotics Crime.

This research has two conclusions. First, the National Police's policy in dealing with Narcotics Crime in the form of preventive and repressive efforts is still not effective in reducing the number of narcotics circulation in the jurisdiction of Polda Metro Jaya. Second, the problem of law enforcement for narcotics crimes by the National Police which causes overcrowding in correctional institutions is the absence of legal regulations that focus on reducing the number of overcrowding in prisons, the absence of sustainable cooperation between Law Enforcement Officials in the field of narcotics and the still high culture of violations in society against narcotics abuse offenses.

Kata Kunci : Tindak Pidana Narkotika, Kebijakan Polri, Preventif, Represif, Problematika Penegakan Hukum, overcrowding Lapas