Laporkan Masalah

Penguatan Prinsip Business Judgement Rule dalam Sistem Hukum di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum dalam Pengelolaan Bumn (Studi Komparatif Pengaturan dan Implementasi Business Judgement Rule di Indonesia, Australia dan Korea Selatan)

Herlambang Budi Prasetya, Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.

2024 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji penyebab implementasi prinsip Business Judgement Rule di Indonesia belum dapat memberikan kepastian hukum bagi BUMN serta mengkaji perbandingan pengaturan dan implementasi prinsip Business Judgement Rule di Australia, Korea Selatan dan dengan Indonesia. Penulisan hukum ini juga bertujuan untuk mengkaji dan mengambil lesson learned yang dapat diambil dari studi perbandingan pengaturan dan implementasi prinsip Business Judgement Rule di Australia dan Korea Selatan demi terciptanya kepastian hukum dalam pengelolaan BUMN di Indonesia.

Metode penelitian hukum yang digunakan yaitu metode penelitian hukum doktrinal (doctrinal research) atau normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statutory approach), perbandingan (comparative approach), dan konseptual (conseptual approach). Data yang digunakan bersumber dari data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Cara pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research) dengan penelusuran literatur atau pengumpulan bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian, yang kemudian dilakukan analisis data secara deskriptif kulitatif sehingga menjawab permasalahan yang diteliti. 

Hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi prinsip BJR belum efektif dan belum memberikan kepastian hukum bagi BUMN di Indonesia karena ditinjau dari teori Lawrence M. Friedman, di Indonesia, masih terdapat kekurangan dari sisi legal substance, legal structure dan legal culture. Perbandingan implementasi prinsip BJR antara Indonesia, Australia dan Korea Selatan, memberikan gambaran yang nyata tentang bagaimana dari sisi Legal Structure dan Legal Culture, Indonesia tidak lebih baik daripada Australia dan Korea Selatan. Hal tersebut tergambar dalam bagaimana penegak hukum di Australia dan Korea Selatan lebih baik dalam mengimplementasikan prinsip business judgment rule dalam memberikan kepastian hukum. Dibandingkan dengan Australia, Indonesia juga lebih inferior dari sisi legal substabce. Lesson learned yang dapat diambil dari studi perbandingan dalam penelitian ini dan merupakan solusi praktis demi terciptanya kepastian hukum dalam pengelolaan BUMN di Indonesia adalah dengan amandemen UU BUMN dan mengatur statutory BJR di dalamnya.

This legal writing aims to examine the reasons why the implementation of the Business Judgment Rule principle in Indonesia has not yet provided legal certainty for SOEs and to study the comparison of regulation and implementation of the Business Judgment Rule principle in Australia, South Korea, and Indonesia. This legal writing also aims to examine and take lessons learned from the comparative study of the regulation and implementation of the Business Judgment Rule principle in Australia and South Korea to create legal certainty in the management of SOEs in Indonesia.

The legal research method used is doctrinal research or normative research using a statutory approach, comparative approach, and conceptual approach. The data used are derived from secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Data collection was conducted through library research, involving the search for literature or legal materials related to the research, followed by qualitative descriptive data analysis to address the researched problems.

The results of this research show that the implementation of the BJR principle has not been effective and has not provided legal certainty for SOEs in Indonesia. From the perspective of Lawrence M. Friedman's theory, Indonesia still lacks in terms of legal substance, legal structure, and legal culture. The comparison of the implementation of the BJR principle between Indonesia, Australia, and South Korea provides a clear picture of how, in terms of Legal Structure and Legal Culture, Indonesia does not perform as well as Australia and South Korea. This is evident in how law enforcement in Australia and South Korea is more effective in implementing the business judgment rule principle in providing legal certainty. Compared to Australia, Indonesia is also inferior in terms of legal substance. The lesson learned from this comparative study, which is a practical solution to create legal certainty in the management of SOEs in Indonesia, is to amend the SOE Law and regulate statutory BJR within it.

Kata Kunci : Business Judgement Rule, Sistem Hukum di Indonesia, Kepastian Hukum, BUMN

  1. S2-2024-476122-abstract.pdf  
  2. S2-2024-476122-bibliography.pdf  
  3. S2-2024-476122-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2024-476122-title.pdf