Kepastian Hukum Kewenangan OJK Mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Perusahaan Asuransi

Daniel Paskah Matasik, Prof. M Hawin, S.H, LL.M., Ph.D.

2024 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian yang dituangkan dalam tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pelaksanaan kewenangan OJK untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi di Pengadilan Niaga serta untuk mengkaji dan menganalisis sikap diam OJK atas permohonan Pernyataan PKPU yang diajukan kreditur kepada OJK dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan kewenangan OJK dalam mengajukan permohonan Pernyataan PKPU. Penelitian tesis ini bersifat deskriptif analisis dan merupakan penelitian normatif yang memanfaatkan wawancara sebagai salah satu komponen penelitiannya. Penelitian normatif menggunakan metode pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan Top of Form(statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) yaitu dilakukan dengan menganalisis situasi-situasi terkait isu yang sedang dihadapi, yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Bahan yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa literatur hukum. Analisis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kepastian hukum Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan Pailit dan/atau PKPU perusahaan asuransi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan junto Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian juncto Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Namun Peraturan perundang-undang tidak mengatur secara khusus mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan OJK atas Putusan PKPU yang bukan melalui perantara OJK dalam permohonan PKPU perusahaan asuransi ke Pengadilan Niaga.

The research outlined in this thesis aims to find outand analyzemechanism for implementing OJK's authority to submit PKPU applications against insurance companies in the Commercial Court as well as to review and analyze OJK's silence regarding requests for PKPU Statements submitted by creditors to OJK can be used as a basis for overriding OJK's authority in submitting requests for PKPU Statements. This thesis research is analytical and descriptiveis normative research that utilizes interviews as one of its research components. Normative research uses an approach method based on statutory regulations top of form (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), and case approach (case approach), which is carried out by analyzing situations related to the issue being faced, which has been decided by the court and has legal forcestill. The materials used in this thesis research consist of secondary data in the form of primary legal materials, namely statutory regulations and secondary legal materials in the form of legal literature. Data analysis used in this thesis research was carried out qualitatively. Results research and discussion show that the legal certainty of the Financial Services Authority asparties who have legal standing to submit a Bankruptcy and/or PKPU application for an insurance company as regulated in Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector in conjunction with Law Number 40 of 2014 concerning Insurance in conjunction with Law Number 21 of 2011 concerning Financial Services Authority. However, the statutory regulations do not specifically regulate the legal actions that the OJK can take regarding PKPU decisions that are not through OJK intermediaries in insurance companies' PKPU applications to the Commercial Court.

Kata Kunci : Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan Asuransi, Permohonan Kepailitan dan PKPU, Kreditur