URGENSI PERSIDANGAN ELEKTRONIK DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020 DITINJAU DARI ASAS PENYELENGGARAAN PERADILAN PIDANA

YUDHISTIRA ARY PRABOWO, Dr. Dra. Dani Krisnawati, S.H., M.Hum.

2024 | Tesis | S2 Magister Hukum Litigasi

INTISARI

                Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis, kesesuaian antara pengaturan dan penerapan persidangan perkara pidana secara elektronik dalam PERMA Nomor 4 tahun 2020, ditinjau dari asas penyelenggaraan peradilan pidana; serta memberikan gagasan pengaturan dan penerapan persidangan elektronik dalam perkara pidana yang seharusnya pada masa mendatang.

                Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, sifat penelitian berupa deskriptif, bentuk penelitian yakni preskriptif. Adapun teknik pengumpulan data berupa data primer yang dilakukan melalui wawancara dan data sekunder melalui studi dokumen serta penelitian ini menggunakan data yang dianalisis secara kualitatif.

                Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, asas yang sesuai yakni asas pemeriksaan secara langsung, asas peradilan cepat, sederhana dan biaya yang ringan. Kedua, asas yang tidak sesuai yakni asas kebebasan terdakwa dalam memberikan keterangan dimuka persidangan, asas persidangan yang terbuka untuk umum serta asas pembuktian perkara yang obyektif berdasarkan alat bukti yang sah. Adapun seyogyanya pengaturan terkait persidangan perkara pidana secara elektronik, dapat ditingkatkan menjadi dalam bentuk Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) maupun UU (Undang-Undang) itu sendiri, sebab fungsi PERMA yang hanya bersifat sementara sebagai pengisi kekosongan hukum.

ABSTRACT

                This research aims to determine and analyze the suitability between the regulation and implementation of electronic criminal case trials in PERMA Number 4 of 2020, in terms of the principles of criminal justice administration; as well as providing ideas for the regulation and implementation of electronic trials in criminal cases that should be in the future.

                This type of research is normative-empirical legal research, the nature of the research is descriptive, the form of research is prescriptive. The data collection techniques include primary data conducted through interviews and secondary data through document studies and this research uses data analyzed qualitatively.

                The research results show that: First, the appropriate principles are the principle of direct examination, the principle of fast, simple justice and low costs. Second, the principles that are not appropriate are the principle of the defendant's freedom to provide information before the trial, the principle of the trial being open to the public and the principle of objective case proof based on valid evidence. As for the regulations related to electronic criminal case trials, it could be upgraded to be in the form of a Perpu (Government Regulation in Lieu of Law) or a Law (Law) itself, because the function of PERMA is only temporary as filling a legal vacuum.

Kata Kunci : Kata Kunci: kesesuaian pengaturan dan penerapan, persidangan elektronik, asas penyelenggaraan peradilan pidana.