Pelindungan Hukum Bagi Debitur Dan Kreditor Serta Permasalahan Terkait Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Pada Bank

Julianjaya Pasau, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.

2024 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian dalam tesis ini bertujuan yang pertama untuk menganalisis pelindungan hukum bagi debitor dan kreditor dalam penggunaan HKI sebagai jaminan kredit pada bank. Kedua, bertujuan untuk menganalisis Permasalahan penggunaan HKI sebagai objek jaminan dalam kredit pada bank.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data atau bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan pendapat ahli. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian cara agar penggunaan HKI sebagai jaminan dapat memberikan pelindungan hukum bagi debitor dan kreditor adalah HKI yang akan digunakan sebagai objek jaminan dibuat dengan suatu perjanjian yang dibuat secara otentik dihadapan notaris. Bank harus benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian. Eksekusi atas jaminan fidusia merupakan bentuk pelindungan hukum bagi bank apabila debitor wanprestasi. Apabila dikemudian hari terdapat kesulitan dalam proses eksekusi lelang objek jaminan maka Pasal 1131 KUHPerdata dapat menjadi pelindungan hukum bagi kreditor. Permasalahan yang dihadapi dalam penggunaan HKI sebagai jaminan kredit pada bank adalah. Penyaluran kredit dari bank bukan hanya didasarkan pada aspek yuridis, namun juga perlu pertimbangan yang matang dari aspek ekonomi. Belum terdapat perbaikan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia mengenai kriteria benda yang dapat digunakan sebagai jaminan. Ketidakjelasan mengenai due diligence sebagaimana diatur dalam UU Jaminan Fidusia. Penilaian aset HKI belum dapat dilakukan dengan baik. Aspek ekonomis dari setiap jenis HKI berbeda, membutuhkan lembaga appraisal yang benar-benar berkompeten untuk melakukan penilaian dari setiap jenis HKI. Kemudian proses eksekusi atau lelang juga menjadi  permasalahan tersendiri.

 

The research in this thesis has two main objectives. Firstly, to analyze the legal protection for debtors and creditors in the use of Intellectual Property Rights (HKI) as collateral for credit in banks. Secondly, to examine the issues related to the use of HKI as collateral objects in bank credits.

The type of research employed in the writing of this thesis is normative juridical. The research approach used in the preparation of this thesis includes legislative approach and conceptual approach. The sources of data or legal materials used in this study are primary legal materials, secondary legal materials, and expert opinions. The data collection techniques used in writing this thesis include literature review, document analysis, and interviews. The obtained data will be analyzed descriptively qualitatively.

Based on the research findings, the ways to ensure legal protection for debtors and creditors in the use of Intellectual Property Rights (HKI) as collateral are as follows: HKI intended for use as collateral should be established through an authentic agreement made before a notary public. Banks must strictly adhere to the principle of prudence. Execution of the fiduciary collateral serves as a legal protection for the bank in case of debtor default. If difficulties arise in the execution or auction process of the collateral, Article 1131 of the Civil Code can provide legal protection for the creditor. The problems or challenges faced in the use of HKI as collateral for bank credit include: Credit disbursement by banks is not solely based on legal aspects but also requires careful consideration from an economic perspective. Lack of improvement in the Financial Services Authority regulations and Bank Indonesia regulations regarding the criteria for objects that can be used as collateral. Ambiguity regarding due diligence as regulated in the Fiduciary Guarantee Law. The assessment of HKI assets is not effectively conducted. Each type of HKI has different economic aspects, requiring competent appraisal institutions to assess each type properly. The execution or auction process also poses its own set of challenges.

 

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Kredit, Jaminan