Peran Kepolisian Resor Padang Lawas Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penguasaan Lahan dan Perusakan Lahan di Kabupaten Padang Lawas

HAFIFAH HARAHAP, Sri Wiyanti Eddoyono S.H., LL.M., Ph.D

2024 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Tindak pidana penguasaan lahan dan perusakan lahan cukup masif dan mengakibatkan masyarakat kehilangan haknya terhadap lahan yang telah diduduki dan diusahakan, penelitian ini mendeskripsikan bagaimana konflik penguasaan lahan dan perusakan lahan yang terjadi di Padang Lawas. Maka dari itu penelitian ini akan berfokus pada peran polres dalam melakukan penegakan hukum di Padang Lawas, yang memiliki 2 tujuan. Pertama, untuk meninjau problematika penegakan hukum yang dilakukan oleh POLRES terhadap tindak pidana terkait kasus penguasaan lahan dan perusakan lahan. Kedua, memahami seharusnya penegakan hukum tindak pidana terkait dengan kasus penguasaan dan perusakan lahan di masa depan.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dan bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan 3 pendekatan, pertama pendekatan perundang-undangan (statue approach), pedekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Dalam membantu analisis penelitian ini maka, bahan hukum primer dan sekunder dibutuhkan, alhasil mendapatkan data primer dan data sekunder. Seluruh ini akan dianalisis  memakai studi kepustakaan, dengan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menunjukkan bahwasannya adanya problematika yang dihadapi oleh Polres Padang Lawas dalam segi penyelidikan yang tidak ideal secara progresif dengan mengedepankan aturan Perpres No 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, dan masih berada dalam belenggu kekakuan dalam menjalankan penegakan hukumnya terhadap tindak pidana penguasaan lahan dan perusakan lahan di Kabupaten Padang Lawas. Penelitian ini juga menunjukkan bagaimana seharusnya penegakan hukum mengenai penguasaan lahan dan perusakan lahan di masa depan dengan mengedepankan semangat Reforma Agraria untuk masyarakat, semangat mengesahkan RUU masyarakat adat, serta sanksi pemidanaan yang perlu ditingkatkan karena adanya problematika tadi, meskipun sanksi pidana telah mengatur tindak pidana penguasaan lahan dan perusakan lahan

Criminal acts of land control and land destruction are quite massive, and it’s causing the community to lose their rights of the land they have owned and cultivated. This research described how land tenure conflicts and land destruction had occurred in Padang Lawas and focused on the role of the police in carrying out law enforcement. This research has 2 objectives: first, to review the problems of law enforcement carried out by Polres regarding criminal acts of land control and land destruction; second, understanding how to ideally enforce the law for related criminal acts in the future.

This research is an empirical normative research and is descriptive in nature. This study used 3 approaches: the statutory, conceptual, and the case approach. In assisting the analysis of this research, primary and secondary legal materials are needed, as a result of obtaining primary data and secondary data. All of these data were analyzed using a literature study, with a qualitative descriptive method.

This research shows that there are problems faced by the Padang Lawas Police in terms of investigations that are not ideal in a progressive manner by prioritizing the regulations of Presidential Decree No. 62 of 2023 concerning the Acceleration of Implementation of Agrarian Reform, and are still shackled by rigidity in carrying out law enforcement against criminal acts of land tenure and land destruction in Padang Lawas Regency. This research also shows how law enforcement regarding land control and land destruction should be in the future by prioritizing the spirit of Agrarian Reform for the community, the spirit of passing the Indigenous Peoples Bill, as well as criminal sanctions that need to be increased due to the aforementioned problems, even though criminal sanctions already regulate criminal acts of possession. land and land destruction

Kata Kunci : Peran Polres, Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penguasaan Lahan, Perusakan Lahan