Kepastian Hukum Terkait Pengaturan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTS Atap) yang Terhubung Pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Naudita Yulia Olivia Sihite, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.

2024 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 (Permen ESDM 26/2021) diterbitkan untuk percepatan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTS Atap). Pada praktiknya, Permen ESDM 26/2021 belum dapat dijalankan dan ditunda penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Permen ESDM 26/2021 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan) dan untuk mengetahui kendala penerapan Permen ESDM 26/2021 serta akibatnya terhadap kepastian hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif normatif dengan menganalisis data-data sekunder termasuk pemberitaan di media. Pendekatan melibatkan penggambaran sistematis tentang fakta-fakta yang terjadi secara faktual, diikuti dengan penyajian data dalam bentuk kalimat yang terstruktur dengan baik, logis, dan tidak saling tumpang tindih. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permen ESDM 26/2021 sudah sesuai dengan asas dan kaidah yang tercantum dalam UU Ketenagalistrikan. Namun, peraturan tersebut tidak memiliki kepastian hukum karena ditunda penerapannya melalui konferensi pers, dimana seharusnya peraturan ditunda dengan peraturan yang setara atau lebih tinggi. Sedangkan untuk kendala penerapan Permen ESDM 26/2021 terjadi karena kondisi oversupply, khususnya di daerah Jawa-Bali yang menagkibatkan PT PLN berkebratan apabila harus membeli listrik yang dihasilkan PLTS Atap, belum adanya kepastian terhadap subsidi dan kompensasi dalam APBN, mahalnya nilai investasi, adanya keraguan Investor karena peraturan yang berubah-ubah dan tidak kunjung diterapkan, serta adanya kesulitan calon pengguna PLTS Atap dalam mengurus perizinan penyambungan ke jaringan PLN. 

Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 26 of 2021 (Regulation of the MEMR No. 26/2021) was issued to accelerate the utilization of Rooftop Solar Power Plants. In practice, Regulation of the MEMR 26/2021 is not implemented and its enforcement is postponed. This research aims to determine the compatibility of Regulation of the MEMR No. 26/2021 with Law Number 30 of 2009 on Electricity (Electricity Law) and to identify the obstacles to the implementation of Regulation of the MEMR No. 26/2021 and its legal certainty consequences. This study is descriptive-normative, analyzing secondary data, including media reports. The approach involves a systematic depiction of factual events, followed by presenting data in well-structured, logical sentences without overlapping.

The research results indicate that Regulation of the MEMR No. 26/2021 is in line with the principles and rules stated in the Electricity Law. However, the regulation lacks legal certainty due to its delayed implementation through a press conference, where a regulation of equal or higher stature should have been used to defer it. As for the obstacles to the implementation of Regulation of the MEMR No. 26/2021, they arise from oversupply conditions, especially in the Java-Bali region, causing concerns for PT PLN if it has to purchase electricity generated by Rooftop Solar Power Plants. There is also uncertainty about subsidies and compensation in the state budget, high investment costs, investor hesitancy due to constantly changing and unimplemented regulations, and difficulties for potential users of Rooftop Solar Power Plants in obtaining permits for connection to the PLN network.

Kata Kunci : Pembangkit Listrik Tenga Surya Atap, Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan