Konsep Perdamaian Dalam Perspektif Pancasila Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Henny Handayani Sirait, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.

2023 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

 Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri konsep perdamaian dalam rumusan UUK PKPU dari perspektif Pancasila sebagai philosofische grondslag (landasan filosofis negara). Kajian ilmiah ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data primer bersumber dari wawancara. Pengumpulan data sekunder melalui penelusuran kepustakaan dengan alat pengumpulan data melalui studi dokumen. Pengumpulan data primer melalui wawancara menggunakan pedoman wawancara. Analisis data penelitian secara kualitatif menggunakan metode pendekatan konseptual.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan konsep perdamaian dalam UUK PKPU mencerminkan konsepsi perdamaian negatif dan berpretensi hanya sekedar berkompromi demi mengakomodasi segala ketentuan yang bersifat formalistik. Fakta-fakta relevan yang mendukung hal tersebut yaitu: 1) Model perdamaian dalam UUK PKPU tidak didukung pendekatan economic analysis of law. 2) Model perdamaian dalam UUK PKPU tidak efisien dan tidak mencerminkan perdamaian pancasila.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa konsep perdamaian UUK PKPU tidak efisien dan tidak sesuai dengan prinsip perdamaian dalam Pancasila. Saran mendasarkan pada kesimpulan yaitu: 1) Pembaharuan UUK PKPU dengan mengadopsi pendekatan economic analysis of law pada setiap tahapan perdamaian. 2) Pembaharuan UUK PKPU dengan merumuskan pembaharuan budaya musyawarah dalam rapat kreditor dengan harapan efektif untuk memotivasi dan mengubah perilaku para pihak. Pembaharuan tersebut akan menghasilkan forum perdamaian berbasis Pancasila yang mencerminkan prinsip kesetaraan, kesepakatan berbasis rasionalitas dan pertimbangan moral, partisipasi secara inklusif dalam perumusan kesepakatan, serta perumusan kesepakatan berbasis keberlangsungan usaha.

  The purposes of thesis are exploring the reconciliation concept of the UUK PKPU based on Pancasila as the philosofische grondslag. This research is a normative-empirical legal research using secondary and primary data. The secondary data was sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. Primary data was sourced from interviews. Secondary data was collected through library research using document study. Primary data was collected through interviews using interview guides. Analysis of research data was used a conceptual approach method.

The results of the research show that the reconciliation concept of the UUK PKPU reflects a negative conception of reconciliation and pretension of merely making a compromise to accommodate all formalistic regulations. The relevant facts are: 1) The reconciliation concept of the UUK PKPU is not supported by economic analysis of law approach. 2) The model of reconciliation in UUK PKPU are inefficient and not reflecting reconciliation process based on Pancasila.

The conclusion of the research shows that the basic of the reconciliation concept in UUK PKPU which is not in accordance with Pancasila principles. Suggestions based on conclusions are: 1) Revising the reconciliation concept in UUK PKPU by adopting economic analysis of law approach. 2) Renewing the legal culture through revision of regulations with the purpose of being effective in motivating or changing the behavior of the parties. Renewing will reflecting reconciliation process based on Pancasila that reflects the forum is based on deliberation and equality, decisions based on rationality and moral considerations, inclusive participation, considering business sustainability in the formulation of agreements.

Kata Kunci : Konsep Perdamaian, UUK PKPU, dan Pancasila.