Kolaborasi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dengan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pemenuhan Hak-Hak Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas

Syazana Syaviola Andra, Prof. Dr. Haryanto, M.A.

2023 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN

Isu-isu mengenai penyandang disabilitas telah banyak dibahas di Indonesia, namun pada kenyataannya hak-hak penyandang disabilitas belum seutuhnya terpenuhi. Salah satu hak difabel yang belum terpenuhi yaitu hak-hak fasilitas publik, hal ini membuat salah satu komunitas, yaitu Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) melakukan beberapa langkah guna memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas khususnya fasilitas publik agar penyandang difabel dapat merasakan fasilitas publik sebagaimana mestinya.. Fokus kajian pada tulisan ini adalah mengidentifikasi bagaimana kolaborasi yang terjalin antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan PPDI Kota Pekanbaru dalam pemenuhan hak-hak fasilitas publik bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. Dalam mencapai hal tersebut, peneliti melakukan kajian ini dengan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus dan menggunakan in-depth interview sebagai metode pengambilan data untuk melihat bentuk kolaborasi yang terjalin antara PPDI dengan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam memperjuangkan hak-hak fasilitas public bagi penyandang difabel. Kajian tulisan ini juga menggunakan Disability Theory oleh Tobin Siebers (2008) dan Collaborative Governance oleh Ansell and Gash (2007) untuk melihat proses kolaborasi yang terjalin antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam hal ini PPDI dengan Pemerintah Kota Pekanbaru. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa dalam pemenuhan hak-hak fasilitas publik penyandang difabel Kota Pekanbaru, kolaborasi antara PDDI dan Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan beberapa strategi diantaranya melakukan audit aksesibilitas dan tinjauan fasilitas umum, peningkatan pelatihan dan kesadaran, pengembangan kebijakan inklusif, dan advokasi kesadaran masyarakat  yang tiap strategi PPDI melakukan kolaborasi bersama dinas-dinas terkait seperti Dinas Sosial, Dinas PUPR, dan lainnya. 

Kata Kunci: Difabel, Fasilitas Publik, Pemenuhan Hak, Komunitas, Pemerintah

Issues regarding people with disabilities have been widely discussed in Indonesia, but in reality the rights of people with disabilities have not been fully fulfilled. One of the rights of people with disabilities that has not been fulfilled is the right to public facilities. This has made one community, namely the Indonesian Association of Disabled People (PPDI) take several steps to fight for the rights of people with disabilities, especially public facilities so that people with disabilities can experience public facilities as they are. It should be... The focus of the study in this article is to identify how collaboration exists between the Pekanbaru City Government and PPDI Pekanbaru City in fulfilling the rights to public facilities for people with disabilities in Pekanbaru City. In achieving this, the researcher conducted this study using a qualitative research method with a case study approach and using in-depth interviews as a data collection method to see the form of collaboration that exists between PPDI and the Pekanbaru City Government in fighting for the rights of public facilities for people with disabilities. . This paper study also uses Disability Theory by Tobin Siebers (2008) and Collaborative Governance by Ansell and Gash (2007) to look at the collaboration process that exists between the government, private sector and society, in this case PPDI and the Pekanbaru City Government. The results of this research show that in fulfilling the rights of public facilities for people with disabilities in Pekanbaru City, collaboration between PDDI and the Pekanbaru City Government carried out several strategies, including conducting accessibility audits and reviews of public facilities, increasing training and awareness, developing inclusive policies, and advocating for public awareness. Each PPDI strategy collaborates with related agencies such as the Social Service, PUPR Service, and others.

Keywords: Disabled, Public Facilities, Fulfillment of Rights, Community, Government 

Kata Kunci : Difabel,Fasilitas Publik,Pemenuhan Hak,Komunitas,Pemerintah,Disabled, Public Facilities,Fulfillment of Rights,Community,Government