Peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dewi Anggraeni Sianipar, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LLL.M(HR), Ph.D.

2024 | Tesis | S2 Magister Hukum Litigasi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran YLBH APIK Yogyakarta dalam melaksanakan protokol bantuan hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, khususnya dalam menangani kasus KDRT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menyempurnakan pendekatan strategis YLBH APIK Yogyakarta dalam rangka meningkatkan kemampuannya dalam memberikan bantuan hukum di masa depan.

Penelitian ini merupakan contoh penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan dua bentuk data: data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan dan responden, serta analisis dokumentasi. Kedua, data sekunder mengacu pada pemanfaatan teks hukum fundamental, sumber hukum pelengkap, dan komponen hukum tersier. Penelitian ini termasuk dalam bidang penelitian deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa YLBH APIK Yogyakarta secara rutin menaati tata cara bantuan hukum yang tertuang dalam UU Bantuan Hukum dalam memberikan pendampingan kepada pasangan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta. YLBH APIK Yogyakarta menggunakan konsep Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS) untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang menghadapi hambatan, seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), yang menghalangi mereka untuk mengakses bantuan tersebut. Organisasi ini berfungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 bantuan hukum sebagaimana diwajibkan dalam UU Bankum. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi dalam situasi kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh pasangan dengan memperkenalkan standar tambahan yang selaras dengan peraturan yang ada. Kedua, guna peningkatan peran YLBH APIK Yogyakarta di masa mendatang, perlu melakukan peningkatan yang diantaranya: a) pengelolaan dana anggaran bantuan hukum; b) melaksanakan kegiatan-kegiatan bantuan hukum secara non litigasi; c) pembaharuan struktur manajemen organisasi.

This study aims to ascertain and analyse the role of YLBH APIK Yogyakarta in executing the legal aid protocol as outlined in Law Number 16 of 2011 on Legal aid, particularly in addressing cases of domestic violence between spouses (KDRT). The objective of this study is to examine and enhance the strategic approach of YLBH APIK Yogyakarta in order to enhance its ability to provide legal aid in the future.

This study exemplifies empirical research. This study utilises two forms of data: primary data acquired via interviews with informants and respondents, alongside documentation analysis. Secondly, secondary data refers to the utilisation of fundamental legal texts, supplementary legal resources, and tertiary legal components. This study falls under the area of descriptive research.

The results show that YLBH APIK Yogyakarta routinely complies with the legal aid procedures set out in the Legal Aid Law in providing assistance to couples experiencing domestic violence in the Special Region of Yogyakarta. YLBH APIK Yogyakarta uses the concept of Structural Gender Legal Aid (BHGS) to provide legal aid to people who face barriers, such as a Certificate of Incapacity (SKTM), that prevent them from accessing such assistance. The organization functions in accordance with Yogyakarta City Regional Regulation No. 3/2019 on legal aid as required under the Bankum Law. This Regional Regulation aims to simplify the administrative process in situations of domestic violence experienced by couples by introducing additional standards aligned with existing regulations. Second, in order to increase the role of YLBH APIK Yogyakarta in the future, it is necessary to make improvements including: a) management of legal aid budget funds; b) carrying out non-litigation legal aid activities; c) updating the organizational management structure.

Kata Kunci : Peran, YLBH APIK Yogyakarta, Bantuan Hukum, Korban, KDRT