“Evaluasi Kebijakan Net Zero Emission dalam Perspektif Climate Governance Pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara”

Naufal Abiyyu, Dr. Ir. Tri Mulyani Sunarharum, S.T. IPU.

2023 | Skripsi | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

Perubahan iklim merupakan permasalahan global yang mendesak karena memiliki dampak yang luas. Penanganan dari permasalahan ini membutuhkan kebijakan dan kerja sama yang terkoordinasi di semua tingkatan kelembagaan. Hal ini disebabkan oleh lingkup permasalahan perubahan iklim yang kompleks dan multi-sektoral. Kompleksitas krisis global ini membuat permasalahan perubahan iklim memerlukan keterlibatan berbagai kelembagaan di tingkat multi-level dalam perumusan kebijakannya.

Pemerintah Indonesia saat ini tengah melakukan pemindahan ibu kota negaranya, dari sebelumnya DKI Jakarta menjadi Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Di dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dinyatakan komitmen terkait penanganan perubahan iklim yaitu mencapai target net zero emission pada tahun 2045. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan yang ada di dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan dokumen rencana tata ruang yang relevan dengan pencapaian target tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis konten dan analisis deskriptif yang didukung dengan metode triangulasi sumber data untuk merumuskan rekomendasi kebijakan.

Hasil dari evaluasi menunjukan bahwa hampir seluruh kebijakan pada aspek kegiatan yang ditinjau telah memenuhi kriteria terhadap tata kelola kelembagaan terkait penanganan perubahan iklim yang ideal. Namun, ditemukan bahwa pada salah satu aspek kegiatan terkait kebijakan yang ditinjau masih terdapat kekurangan berdasarkan landasan teori dalam penelitian. Di bagian terakhir dalam penelitian ini juga dirumuskan sejumlah rekomendasi kebijakan sebagai masukan bagi pemangku kepentingan dalam pembaruan kebijakan dan peningkatan tata kelola kelembagaan yang berkaitan dengan pencapaian target net zero emission di Ibu Kota Nusantara.

Climate change is a pressing global issue due to its far-reaching impacts. Addressing this problem necessitates coordinated policies and cooperation across all institutional levels. This complexity arises from the multifaceted and intricate nature of the global climate crisis, requiring the involvement of various stakeholders in multi-level policymaking.

The Central Government of Indonesian is relocating its capital from DKI Jakarta to the new capital, Ibu Kota Nusantara, in East Kalimantan. The master plan of Ibu Kota Nusantara expresses a commitment to addressing climate change by achieving a net-zero emission target by 2045. This research aims to evaluate the policies within the master plan of Ibu Kota Nusantara and relevant spatial planning documents concerning the achievement of this targets. The research employs content analysis and descriptive analysis, supported by triangulation of data sources to formulate policy recommendations.

The evaluation results indicate that nearly all policies in the activity sectors align with the ideal institutional governance criteria for addressing climate change. However, deficiencies were identified in the policies related to one specific activity sector based on the theoretical foundation of the research. The research concludes by formulating a series of policy recommendations to inform stakeholders in policy reform and enhancing institutional governance to achieve the net-zero emission target in Ibu Kota Nusantara.

Kata Kunci : evaluasi kebijakan, net zero emission, tata kelola kelembagaan, perubahan iklim.