Laporkan Masalah

DINAMIKA KONFLIK DI KAWASAN LINDUNG Studi tentang Konflik Penguasaan Lahan Tambak Udang di Sekitar Bandara YIA Kulon Progo Tahun 2011-2021

Falka Patria Senoaji, Dr. Suharman M.si

2023 | Skripsi | Sosiologi

Pembangunan bandar udara baru di Temon,  Kulon Progo, DIY sebagai upaya peningkatan pelayanan transportasi dan konektivitas yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah mendorong terciptanya konflik penguasaan lahan antara petani tambak yang telah menjadikan budidaya udang sebagai mata pencahariannya dengan PT. Angkasa Pura I dan pemerintah selaku pihak yang berkuasa yang ingin mengubah lahan pantai di selatan bandara tersebut menjadi kawasan lindung berupa greenbelt sebagai upaya mitigasi bencana tsunami. Penelitian ini mengkaji apa isu utama, siapa pihak yang terlibat, bagaimana dinamika konflik dan resolusi terjadi pada konflik penguasaan lahan di kawasan bandar udara YIA. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada petani tambak dan pendamping serta mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber media cetak dan online serta merujuk model pemetaan konflik milik Wehr (1979). Konflik telah mengalami perjalanan yang panjang sejak awal perencanaan hingga bandara digunakan dan kini petani tambak harus mengalah tanpa arahan yang jelas dari pihak yang berwenang. Sumber konflik diawali pada permasalahan kepemilikan dimana lahan ini adalah milik Pakualaman Ground (PAG), masyarakat dianggap melanggar RTRW Kulon Progo dimana lahan adalah sempadan pantai yang seharusnya kosong, penetapan KKOP dimana kawasan lahan tambak harusnya digunakan untuk mitigasi bencana bandara. Konflik ini cukup kompleks karena melibatkan banyak pihak baik pihak yang terlibat secara langsung yaitu petani tambak udang dengan DKP, BPDASHL-SOP dan pihak lain yang terlibat dalam konflik. Dinamika ini disajikan dalam model yang berdasar periodisasi waktu yakni pra pembangunan bandara, percepatan pembangunan bandara, dan pasca konflik. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik baik secara litigasi maupun penyelesaian sengketa alternatif, namun pada akhirnya tidak ada kejelasan bagi masa depan petani dan berakhir petani tambak udang mengalah dan pergi dari lahan yang telah digunakannya selama ini.

The construction of a new airport in Temon, Kulon Progo, DIY, as an effort to improve transportation services and connectivity, expected to enhance the well-being of the community, has led to a land ownership conflict between shrimp farmers, who have made shrimp cultivation their livelihood, with PT. Angkasa Pura I and the government as the authorities who aim to transform the coastal land south of the airport into a conservation area known as a greenbelt to mitigate tsunami disasters. This research examines the main issues, the parties involved, the dynamics of the conflict, and the resolution that occurred in the land ownership conflict in the YIA airport area. The study employs a qualitative research method with a case study approach. Data collection involves interviews with shrimp farmers and facilitators, secondary data collection from various print and online media sources, and reference to Wehr's conflict mapping model (1979). The conflict has undergone a lengthy journey from the early planning stages to the airport's usage, and now shrimp farmers must yield without clear guidance from the authorities. The conflict's source stems from ownership issues where the land belongs to Pakualaman Ground (PAG). The community is considered to violate the Kulon Progo RTRW where the land is supposed to be a coastal buffer, the determination of KKOP where shrimp pond land should be used for airport disaster mitigation. This conflict is quite complex, involving many parties, including shrimp farmers, the Department of Marine Affairs and Fisheries (DKP), BPDASHL-SOP, and others. The dynamics are presented in a model based on the chronological periods of pre-airport construction, airport construction acceleration, and post conflict. Various efforts have been made to resolve the conflict through litigation and alternative dispute resolution, but ultimately, there is no clarity for the future of the farmers, and the shrimp farmers concede, leaving the land they have used for so long

Kata Kunci : Konflik penguasaan lahan, Bandara YIA, dinamika konflik, Pakualaman ground (PAG)

  1. S1-2023-413251-abstract.pdf  
  2. S1-2023-413251-bibliography.pdf  
  3. S1-2023-413251-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2023-413251-title.pdf