Penganggaran Partisipatif dalam Perspektif Demokrasi: Studi Kasus Praktik Kekuasaan di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Andrea Eka Putri Listianugroho, Indra Bastian, Prof. Dr. , M.B.A., Akt.,

2024 | Skripsi | AKUNTANSI

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang berjudul “Participatory Budgeting in a Sri Lankan Urban Council: A Practice of Power and Domination” yang berlandaskan Teori Bourdieu. Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi praktik partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran yang dibingkai dan dibatasi oleh aspek struktural dan relasional dari berbagai bentuk modal pada salah satu pemerintah daerah di Indonesia. Sebagai negara berkembang yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, penelitian ini cocok diterapkan di salah satu daerah dengan otonomi khusus di Indonesia. Yogyakarta dipilih menjadi objek penelitian karena merupakan salah satu daerah dengan otonomi khusus yang memiliki status “Daerah Istimewa”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan pendekatan interpretatif kritis. Data primer yang digunakan merupakan hasil wawancara semi terstruktur dengan 26 orang yang terlibat atau mengetahui proses perencanaan pembangunan dan penganggaran dan observasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dengan menganalisis dokumen terkait. Metode analisis wacana kritis digunakan dalam penelitian ini untuk memahami makna yang terkandung dalam penyampaian narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski memiliki status keistimewaan, praktik penyusunan anggaran di Yogyakarta bisa berlangsung demokratis dan partisipatif. Partisipasi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lebih ditekankan dalam proses perencanaan pembangunan yang disebut dengan Musrenbang. Temuan menarik dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh kekuasaan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang terjadi di luar daerah objek penelitian sehingga dapat disimpulkan pelaksanaan penganggaran partisipatif di Yogyakarta sudah demokratis, tetapi di Indonesia belum sepenuhnya demokratis.

 

Kata Kunci: Penganggaran Partisipatif, Partisipasi Masyarakat, Musrenbang, Demokratis, Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran, Otonomi Khusus, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pengaruh Kekuasaan terhadap Penganggaran

This research is a development of previous research entitled "Participatory Budgeting in a Sri Lankan Urban Council: A Practice of Power and Domination" which is based on Bourdieu's Theory. The purpose of this research is to explore the practice of community participation in development planning and budgeting framed and constrained by structural and relational aspects of various forms of capital in one of the local governments in Indonesia. As a developing country that adheres to a democratic system of government, this research is suitable to be applied in one of the regions with special autonomy in Indonesia. Yogyakarta was chosen as the research object because it is one of the regions with special autonomy that has the status of "Special Region". This research uses a qualitative case study method with a critical interpretative approach. The primary data used are the results of semi-structured interviews with 26 people involved or aware of the development planning and budgeting process and observation. Meanwhile, secondary data was obtained by analyzing related documents. The critical discourse analysis method was used in this study to understand the meaning contained in the speakers' statements. The results show that despite its privileged status, budgeting practices in Yogyakarta can be democratic and participatory. The participation of the community and various stakeholders is emphasized in the development planning process called Musrenbang. An interesting finding in this study is that there is an influence of power in the planning and budgeting process that occurs outside the research object area so that it can be concluded that the implementation of participatory budgeting in Yogyakarta is democratic, but in Indonesia it is not yet fully democratic.

Kata Kunci : Penganggaran Partisipatif, Partisipasi Masyarakat, Musrenbang, Demokratis, Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran, Otonomi Khusus, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pengaruh Kekuasaan terhadap Penganggaran