Penganggaran Partisipatif dalam Perspektif Demokrasi: Studi Kasus Praktik Kekuasaan di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Andrea Eka Putri Listianugroho, Indra Bastian, Prof. Dr. , M.B.A., Akt.,
2024 | Skripsi | AKUNTANSI
Penelitian ini
merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang berjudul “Participatory
Budgeting in a Sri Lankan Urban Council: A Practice of Power and Domination”
yang berlandaskan Teori Bourdieu. Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi
praktik partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan
penganggaran yang dibingkai dan dibatasi oleh aspek struktural dan relasional
dari berbagai bentuk modal pada salah satu pemerintah daerah di Indonesia.
Sebagai negara berkembang yang menganut sistem pemerintahan demokrasi,
penelitian ini cocok diterapkan di salah satu daerah dengan otonomi khusus di
Indonesia. Yogyakarta dipilih menjadi objek penelitian karena merupakan salah
satu daerah dengan otonomi khusus yang memiliki status “Daerah Istimewa”.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan pendekatan
interpretatif kritis. Data primer yang digunakan merupakan hasil wawancara semi
terstruktur dengan 26 orang yang terlibat atau mengetahui proses perencanaan
pembangunan dan penganggaran dan observasi. Sementara itu, data sekunder
diperoleh dengan menganalisis dokumen terkait. Metode analisis wacana kritis
digunakan dalam penelitian ini untuk memahami makna yang terkandung dalam
penyampaian narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski memiliki
status keistimewaan, praktik penyusunan anggaran di Yogyakarta bisa berlangsung
demokratis dan partisipatif. Partisipasi masyarakat dan berbagai pemangku
kepentingan lebih ditekankan dalam proses perencanaan pembangunan yang disebut
dengan Musrenbang. Temuan menarik dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh
kekuasaan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang terjadi di luar daerah
objek penelitian sehingga dapat disimpulkan pelaksanaan penganggaran
partisipatif di Yogyakarta sudah demokratis, tetapi di Indonesia belum
sepenuhnya demokratis.
Kata Kunci:
Penganggaran Partisipatif, Partisipasi Masyarakat, Musrenbang, Demokratis,
Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran, Otonomi Khusus, Daerah Istimewa
Yogyakarta, Pengaruh Kekuasaan terhadap Penganggaran
This research
is a development of previous research entitled "Participatory Budgeting in
a Sri Lankan Urban Council: A Practice of Power and Domination" which is
based on Bourdieu's Theory. The purpose of this research is to explore the
practice of community participation in development planning and budgeting
framed and constrained by structural and relational aspects of various forms of
capital in one of the local governments in Indonesia. As a developing country
that adheres to a democratic system of government, this research is suitable to
be applied in one of the regions with special autonomy in Indonesia. Yogyakarta
was chosen as the research object because it is one of the regions with special
autonomy that has the status of "Special Region". This research uses
a qualitative case study method with a critical interpretative approach. The
primary data used are the results of semi-structured interviews with 26 people
involved or aware of the development planning and budgeting process and
observation. Meanwhile, secondary data was obtained by analyzing related
documents. The critical discourse analysis method was used in this study to
understand the meaning contained in the speakers' statements. The results show that
despite its privileged status, budgeting practices in Yogyakarta can be
democratic and participatory. The participation of the community and various
stakeholders is emphasized in the development planning process called
Musrenbang. An interesting finding in this study is that there is an influence
of power in the planning and budgeting process that occurs outside the research
object area so that it can be concluded that the implementation of
participatory budgeting in Yogyakarta is democratic, but in Indonesia it is not
yet fully democratic.
Kata Kunci : Penganggaran Partisipatif, Partisipasi Masyarakat, Musrenbang, Demokratis, Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran, Otonomi Khusus, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pengaruh Kekuasaan terhadap Penganggaran