Laporkan Masalah

Pengaruh Kepercayaan Publik terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Kalurahan Serut, Gedangsari, Gunungkidul, DIY.

Dimas Wardani, Tapiheru Joash Elisha Stephen, S.I.P., M.A., Ph.D..

2023 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN

Tulisan ini berawal dari adanya gejolak amarah yang kemudian disusul adanya demo masyarakat di Kalurahan Serut, Gedangsari, Gunungkidul. Demo tersebut dipicu oleh kasus tindak pidana korupsi pembangunan saluran air bersih yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun. Awal kecurigaan berawal dari masyarakat yang merasa bahwa bentuk fisik dari pembangunan saluran air bersih yang tak kunjung nampak. Sedangkan laporan pertanggungjawabannya sudah dibuat oleh TPK. Hal tersebut mencedarai tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa yang mana hal tersebut memungkinkan berdampak juga pada turunnya tingkat partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada perngaruh dari kepercayaan masyarakat yang menurun dengan tingkat partisipasi masyarakat yang kemudian dilihat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) yang diadakan rutin setiap tahun. Forum Musrenbangdes ini menjadi arena untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat yang terlibat didalamnya. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yanng melibatkan 8 (delapan) informan dari pihak pemerintah desa dan juga pihak elemen masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara in-depth interview kemudian dianalisis menggunakan teori partisipasi dari Sherry R Arnstein dan teori kepercayaan publik milik Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge. Hasil penelitian menemukan bahwa tindakan korupsi yang dilakukan oleh kepala desa yang dulu telah mencederai kepercayaan masyarakat yang menyebabkan turunnya tingkat partisipasi masyarakat, namun figur pemerintah desa yang baru dapat meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat yang sudah dicederai melalui reformasi birokrasi. Selain itu setelah ditinjau menggunakan ladder of participation Arnstein, tingkat partisipasi masyarakat dibawah kepala desa yang baru mencapai tahapan kemitraan, yang mana pada tahapan ini pemerintah dan masyarakat merupakan mitra yang sejajar, pemerintah dan masyarakat bekerja sama baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi. Masyarakat tidak hanya diberikan ruang untuk bersuara, tetapi sekaligus juga diberikan kekuatan (power) untuk mengambil keputusan.

This paper begins with an angry uproar that was followed by a community demonstration in Kalurahan Serut, Gedangsari, Gunungkidul. The demonstration was triggered by a case of corruption in the construction of clean water channels committed by the Village Head and Hamlet Head. The initial suspicion originated from the community who felt that the physical form of the construction of clean water channels had never appeared. Meanwhile, the accountability report has been made by TPK. This undermined the community's level of trust in the village government, which may also have an impact on the level of community participation. This study aims to see whether there is an effect of declining community trust on the level of community participation, which is then seen through the village development planning deliberation forum (Musrenbangdes), which is held regularly every year. Musrenbangdes forum is an arena to see the level of community participation involved. This paper uses a qualitative research method with a case study approach involving 8 (eight) informants from the village government and community elements. Data were collected through in-depth interviews and then analyzed using Sherry R. Arnstein's participation theory and Stephen P. Robbins and Timothy A. Judge's public trust theory. The results of the study found that the corruption committed by the previous village head had harmed public trust which caused a decrease in the level of community participation, but the new village government figure can increase public trust that has been harmed through bureaucratic reform. In addition, after being reviewed using Arnstein's ladder of participation, the level of community participation under the new village head reached the partnership stage, where at this stage the government and the community are equal partners, the government and the community work together both in terms of planning, implementation, and monitoring and evaluation. The community is not only given the space to speak out, but also the power to make decisions.

Kata Kunci : Kepercayaan Publik, Partisipasi, Musrenbangdes

  1. S1-2023-440182-abstract.pdf  
  2. S1-2023-440182-bibliography.pdf  
  3. S1-2023-440182-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2023-440182-title.pdf