Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum tindak pidana pencucian uang tanpa tindak pidana asal dengan konsep stand-alone money laundering sebagaimana dalam Immediate Outcome 7 FATF Methodology, serta menganalisis penerapan konsep stand-alone money laundering dikaitkan dengan pidana tambahan perampasan aset sebagai upaya optimalisasi perampasan aset hasil tindak pidana.
Penelitian dalam Penulisan Hukum ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan pendapat dari narasumber melalui mekanisme wawancara. Analisis penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan dengan penguraian deskriptif serta disusun secara sistematis sehingga memudahkan para pembaca dalam memahami substansi dari penelitian ini secara komprehensif.
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah, Pertama, bahwa konsep stand-alone money laundering merupakan upaya penyidikan dan/atau penuntutan tindak pidana pencucian uang, yang mana tidak memerlukan adanya penyidikan dan/atau penuntutan terhadap tindak pidana asalnya, yang dalam kondisi-kondisi tertentu, baik dalam hal tidak terdapat cukup bukti (insufficient evidence) terhadap tindak pidana asal atau dalam hal terdapat kekurangan akses terhadap yurisdiksi teritorial dari tindak pidana asalnya. Kedudukan hukum konsep stand-alone money laundering sesungguhnya telah diakui dalam beberapa ketentuan internasional, salah satunya dalam ketentuan Immediate Outcome 7 FATF Methodology, akan tetapi belum sepenuhnya diadopsi dalam Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 tentang PP TPPU. Kedua, bahwa untuk mengadopsi konsep stand-alone money laundering, maka diperlukan adanya pembaharuan hukum berkaitan dengan mekanisme pembuktian tindak pidana pencucian uang berupa penambahan ketentuan khusus yang mengakomodasi konsep stand-alone money laundering sebagaimana dalam Immediate Outcome 7 FATF Methodology. Di samping itu, untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi perampasan aset atau pemulihan aset hasil tindak pidana (aset recovery) diperlukan penambahan ketentuan pidana tambahan perampasan aset sebagai ketentuan khusus dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang PP TPPU serta membentuk instrumen hukum perampasan aset tindak pidana sebagai sebuah sistem melalui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset).
This research has an objectives to determine and analyze the legal standing of money laundering offences without predicate offences with the concept of stand-alone money laundering as in Immediate Outcome 7 of the FATF Methodology, also analysing the application of the concept of stand-alone money laundering in relation to additional punishment of asset forfeiture as an effort to optimise asset forfeiture of criminal proceeds.
This research is a normative legal research supported by opinions from expert through interview mechanisms. The analysis of this research is analysed qualitatively with descriptive, and is systematically arranged to facilitate readers in comprehensively understanding the substance of this research.
The conclusions from the results of this research are, First, that the concept of stand-alone money laundering is an effort to investigate and/or prosecute money laundering crimes, which does not require the investigation and/or prosecution of the predicate offenses, which in certain conditions, either in the event that there is insufficient evidence of the predicate offenses or in the event that there is a lack of access to the territorial jurisdiction of the predicate offenses. The legal position of the stand-alone money laundering concept has actually been recognized in several international conventions, one of which is in the Immediate Outcome 7 provision of the FATF Methodology, but has not been fully adopted in Article 69 of the Law on the Prevention and Eradication of Money Laundering Offences. Secondly, to adopt the concept of stand-alone money laundering, there is a need for legal reform related to the mechanism of proving money laundering crimes in the form of additional special provisions that accommodate the concept of stand-alone money laundering as in Immediate Outcome 7 FATF Methodology. In addition, to increase the effectiveness and optimization of asset forfeiture or asset recovery, it is necessary to add an additional criminal provision for asset forfeiture as a special provision in Law on the Prevention and Eradication of Money Laundering Offences and establish a legal instrument for asset forfeiture of criminal acts as a system through the Draft Law on Asset Forfeiture.
Kata Kunci : Tindak Pidana Pencucian Uang, Stand-Alone Money Laundering, Perampasan Aset, Money Laundering Offences, Stand-Alone Money Laundering, Asset Forfeiture
