Koherensi Regulasi di Bidang Pariwisata, Keimigrasian, dan Perpajakan: Kajian Pengaturan Visa Digital Nomad di Indonesia

Zerlindyah Riskia Hilmy, Fadhilatul Hikmah, S.H., LL.M.

2024 | Skripsi | ILMU HUKUM

Kebijakan pemerintah Indonesia yang mulai memberlakukan visa tinggal terbatas untuk remote worker atau visa digital nomad bagi turis asing pekerja digital nomad dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara masih menghadapi berbagai tantangan. Sulitnya melakukan pemantauan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh turis digital nomad selama tinggal di Indonesia dan sulitnya melakukan tracking sumber penghasilan digital nomad menjadi faktor utama yang menjadi pemicu timbulnya tantangan dari pemberlakuan visa ini. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana latar belakang pemberlakuan visa digital nomad di Indonesia dan kaitannya dengan regulasi di bidang perpajakan bagaimana tantangan dan dampak dari pemberlakuan visa digital nomad ditinjau dari perspektif sosial ekonomi, hukum, dan perpajakan serta kaitannya dengan sistem dan administrasi perpajakan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber serta data sekunder dari hasil studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang mendukung dan mengakomodasi kebutuhan digital nomad akan tetapi pemberlakuan visa digital nomad Indonesia masih belum dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan celah penyalahgunaan visa dan penggelapan pajak yang dilakukan oleh digital nomad. Penerapan visa digital nomad juga memberikan dampak baik positif maupun negatif di bidang sosial ekonomi, hukum, dan perpajakan seperti timbulnya celah penggelapan pajak dalam pemberlakuan visa ini sehingga diperlukan inovasi kebijakan dan kerja sama antar instansi pemerintahan terkait.

The Indonesian government's policy to implement limited stay visas for remote workers or digital nomads aims to boost economic growth and increase the number of foreign tourist. However, it faces challenges in monitoring the activities of digital nomads and tracking their income sources during their stay in Indonesia. The issues raised in this research are the background of digital nomad visas implementation in Indonesia and its implications for tax regulations and how the challenges and impacts of implementing digital nomad visas are viewed from a social-economic, legal, and taxation, as well as its connection to the tax system and administration. This research is normative-empirical study that uses primary data obtained from interviews with stakeholders and secondary data from literature, which is analyzed using descriptive-qualitative methods. The results of this research show that Indonesia has the ability and capacity to support and accommodate the needs of digital nomads during their stay in Indonesia, but the implementation of the digital nomad visas in Indonesia has not been able to effectively address the emergence of tax evasion loopholes. Thus, policy innovations and cooperation among governments agencies will also be necessary for the successful implementation of the visa.

Kata Kunci : digital nomad, visa digital nomad, penggelapan pajak, penyalahgunaan visa/digital nomds, digital nomad visas, tax evasion, visa misuse