Evaluasi Kebijakan Pemekaran Daerah dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus Dua Dekade Pemekaran Kabupaten Ogan Ilir
M Naufal Akrom, Arie Ruhyanto, S.IP., M.Sc., Ph.D.
2023 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak
kebijakan pemekaran daerah terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, dengan fokus pada studi kasus dua dekade pemekaran Kabupaten Ogan
Ilir. Kesejahteraan masyarakat diukur berdasarkan indikator makro berupa Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) yang kemudian capaian tersebut akan dijelaskan melalui
kapabilitas sistem politik ekstraktif, yaitu kemampuan daerah dalam
menghasilkan pendapatan secara mandiri, serta distributif terkait dengan
bagaimana daerah mendistribusikan input tersebut kepada masyarakat melalui
pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan yang merupakan faktor kritis
dalam membentuk nilai IPM.
Dalam penelitian ini, capaian kesejahteraan
masyarakat Kabupaten Ogan Ilir akan
dibandingkan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan. Tujuan perbandingan ini adalah untuk mendapatkan
pemahaman tentang kondisi atau situasi di daerah hasil pemekaran lainnya dengan
mempertimbangkan kesamaan karakteristik kewilayahan, faktor sosial-ekonomi, dan
rentang waktu pemekaran yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 di
ketiga wilayah tersebut.
Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan
melibatkan analisis data sekunder dan primer, termasuk wawancara, data ekonomi,
sosial, dan kebijakan terkait pemekaran. Hasil evaluasi diharapkan dapat
memberikan pemahaman yang mendalam tentang efektivitas kebijakan pemekaran
dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Implikasi temuan
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perumusan kebijakan
pemekaran daerah di masa depan, sambil memberikan wawasan lebih lanjut dalam konteks
pengembangan wilayah.
This research aims to evaluate the
impact of territorial split policies on efforts to improve public welfare,
focusing on a case study of two decades of the splits in Ogan Ilir District.
Public welfare is measured based on macro indicators such as the Human
Development Index (HDI). The achievements will be explained through the
capabilities of the extractive political system, specifically the region's
ability to generate income independently and distributively in terms of how the
region distributes these inputs to the public through public services such as
education and health, which are critical factors in shaping the HDI.
In this study, the achievements of public welfare in
Ogan Ilir will be compared with Ogan Komering Ulu Timur and Ogan Komering Ulu
Selatan. This comparison aims to understand the conditions or situations in
other areas that have undergone territorial splits, considering the similarity
of regional characteristics, socio-economic factors, and the period of splits
regulated by Law Number 37 of 2003 in these three regions.
This research utilizes a qualitative method involving secondary
and primary data analysis, including interviews, economic data, social data,
and policies related to territorial split. The evaluation results are expected
to provide a profound understanding of territorial split policies'
effectiveness in improving public welfare. The implications of the research
findings are expected to contribute to formulating future policies related to
territorial splits while providing further insights in the context of regional
development.
Kata Kunci : Pemekaran Daerah, Kesejahteraan Masyarakat, Desentralisasi
