Kolaborasi Isu Sampah Perkotaan: Collaborative Governance antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Akselerasi Proyek Waste-to-Energy di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat

Muhammad Rauf, Dr. Amalinda Savirani, S.I.P., M.A.

2023 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN

Studi ini menganalisis tentang kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya KLHK dengan DLH Prov. DKI Jakarta dalam akselerasi proyek Waste to Energy (WtE)  di TPST Bantar Gebang, Bekasi. Latar masalah dalam penelitian ini bermula dari inisiasi pemerintah untuk pembangunan proyek yang bertujuan untuk dapat mendaurkan ulang sampah menjadi energi, dimana permasalahan sampah yang telah berkepanjangan di Ibukota hingga melebihi kapasitas TPST Bantar Gebang serta beberapa kota besar lainnya. Selain itu, penelitian ini memfokuskan pada bagaimana kolaborasi antar aktor yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan provinsi serta bentuk tantangan dan peluang dari kolaborasi. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah collaborative governance serta juga collaborative advantage yang hadir sebagai prasyarat bagi collaborative governance. Sehingga indikator dalam konsep kolaborasi ini saling melengkapi untuk dapat melihat fenomena kolaborasi yang dilakukan oleh kedua institusi tersebut, seperti dengan adanya kepercayaan dan perpindahan pengetahuan, maka akan insentif berpartisipasi akan berjalan, dan komunikasi dua arah.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis analisis deskriptif dengan 4 teknik pengumpulan data, yaitu: literatur review, wawancara, studi dokumen, dan observasi lapangan. 

Data temuan yang diperoleh pada penelitian ini adalah banyaknya aktor yang terlibat dari institusi pemerintah, dimulai dari KLHK, KESDM, Kemendagri, BRIN (sebagai pilot project), DLH Prov. DKI Jakarta, PUPR, UPST Bantar Gebang. Selain itu dari organisasi atau masyarakat, WALHI, Yayasan Al-Muhajirin, dan KPNas. Dalam konteks kolaborasi antar tingkat pemerintah, yang menekankan aspek kepercayaan dan mempraktekkan perpindahan pengetahuan antar institusi dalam memenuhi kebutuhan aktor yang secara kedudukan dan kapasitasnya tidak seimbang. Lalu kolaborasi antar pemerintah yang melibatkan masyarakat justru mengalami kendala, karena kegiatan yang dilakukan hanya bersifat seremonial dan mempengaruhi terhadap kepercayaan serta insentif masyarakat dalam berpartisipasi.

Sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa belum ada keberhasilan dan manfaat yang diterima, karena 2 hal, pertama kolaborasi yang dijalankan oleh KLHK dengan DLH tidak melakukan perpindahan pengetahuan dua arah dan apabila dibutuhkan saja serta, kedua ketidakselarasan ekspektasi antara pemerintah dan masyarakat, yang akan menghasilkan pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan bagi masyarakat. 

This study analyzing about the collaboration which conducted by the Central Government and the Provincial Government of Jakarta, particularly KLHK and DLH DKI Jakarta for accelerating the Waste to Energy (WtE) project at Bantar Gebang landfill in Bekasi. This research background is emerged from the government initiation to establish WtE project for aiming to recycle the waste and transform to energy, where this a long-drawn problem in the Capital city and had overcapacity at Bantar Gebang landfill and many big cities in Indonesia as well. Moreover, this research is focusing on how collaboration in actors is conducting between of the central government and provincial government and what opportunity and challenges exist in the collaboration.

This research using the collaborative governance theory and using collaborative advantage as a prerequisite for collaborative governance theory. So that, the indicator in the concept of this collaboration is complement each other to be able to see the collaboration phenomenon, which have done by those two institutions, such as by managing trust and knowledge transfer, then the participation incentive and two-way communication will occur. This research is a qualitative based with descriptive analysis by using 4 technics in the collecting data process, such as: literature review, interview, document study, and field observation.

The data findings that have received on this research is many stakeholders are engaging from government institutions and organizations, such as: KLHK, KESDM, Kemendagri, BRIN (as a pilot project), DLH Prov.DKI Jakarta, PUPR, UPST Bantar Gebang, Pemkot Bekasi, and from organizations: WALHI, Yayasan Al-Muhajirin, and KPNas. In the context of collaborations in between of government institutions levels, that emphasizing the trust aspect and knowledge transfer is practically applied between the institutions for fulfilling of the actors’ needs based on unequally position and capacity. Because of the activity were conducted on the purpose of ceremonial and it is influencing for trust and the society incentive to participate. 

In conclusion on this research, there is not success and benefits yet, because of 2 reasons. First, the collaboration conducted by KLHK with DLH where a two-way knowledge transfer and it happened if required. Second, unequally expectation between government and society, with generate unpleasant experiences for the society. 

Kata Kunci : Kolaborasi, Sampah, Waste to Energy, Kepercayaan, Perpindahan Pengetahuan