Korupsi Politik dan Gagalnya Pembangunan di Guinea Khatulistiwa

Justinus Devian Maheswara, Dr. Nur Rachmat Yuliantoro, S.I.P., M.A.(IR)

2023 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Skripsi ini mengkaji hubungan antara korupsi politik dan pembangunan di Guinea

Khatulistiwa, khususnya setelah sumber daya minyak ditemukan pada tahun 1995 dan menjadi

sumber pendapatan nasional utama pada masa pemerintahan Teodoro Obiang Nguema. Terima

kasih untuk cadangan dan produksi minyaknya yang besar, Guinea Khatulistiwa telah menjadi

salah satu negara terkaya di Afrika Sub-Sahara. Meskipun demikian, lebih dari 70%

penduduknya hidup dalam kemiskinan yang disertai dengan kurangnya akses maupun kualitas

terhadap kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Hal ini menumbuhkan dugaan

terdapatnya peran korupsi politik terhadap kondisi tersebut. Dengan menggunakan kerangka

konseptual korupsi politik dari Inge Amundsen dan model pembangunan Denis Goulet, skripsi

ini tidak hanya mengeksplorasi jenis dan motivasi korupsi politik, melainkan juga menggali

lebih dalam mengenai bagaimana korupsi politik melemahkan institusi, mengikis kepercayaan

publik, dan mendistorsi pengalokasian sumber daya di Guinea Khatulistiwa.

This study examines the relations between political corruption and development in Equatorial

Guinea, especially after oil resources were discovered in 1995 and became the main source of

national income during the reign of Teodoro Obiang Nguema. Thanks to its large oil reserves

and production, Equatorial Guinea has become one of the richest countries in Sub-Saharan 

Africa. Despite that, more than 70% of the population lives in poverty, accompanied by minimal

access and quality to basic needs such as health and education. It gives rise to arguments that

political corruption plays a role in this condition. Using Inge Amundsen’s conceptual

framework of political corruption and Denis Goulet’s development model, this study not only

explores the types and motivations of political corruption, but also digs deeper into how

political corruption weakens institutions, erodes public trust, and distorts resource allocation

in Equatorial Guinea.

Kata Kunci : Guinea Khatulistiwa, korupsi politik, pembangunan, kesenjangan, hak asasi manusia