Dari RIS ke NKRI: Bergabungnya Negara Bagian Jawa Timur dalam Pembentukan Kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia, 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950

Ahmad Rizal Afandi, Julianto Ibrahim, M. Hum.

2023 | Skripsi | ILMU SEJARAH

Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 telah menghasilkan sebuah keputusan tentang dibangunnya pemerintahan negara federal yang disebut dengan Republik Indonesia Serikat (RIS). Salah satu wilayah yang muncul dan terdampak dari adanya keputusan tersebut yakni wilayah Negara Bagian Jawa Timur yang menjadi bagian dari wilayah pemerintahan RIS. Sementara pemerintahan RIS hanyalah bertahan hingga pada tahun 1950 dan berganti menjadi pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebelum berganti menjadi bagian pemerintahan NKRI, wilayah Negara Bagian Jawa Timur telah lebih dulu menggabungkan diri dengan beralih dari pemerintahan RIS ke pemerintahan RI di Yogyakarta, yang kedepannya menjadi pemerintahan tersendiri yang disebut Provinsi Jawa Timur. Hal ini juga yang menyebabkan wilayah Negara Bagian Jawa Timur menjadi salah satu kawasan yang cepat menanggapi tentang peralihan pemerintahan dari RIS ke NKRI.

Penelitian ini menjawab tiga persoalan yakni Pertama, apa latar belakang atau siapa pihak yang mendorong dari Negara Bagian Jawa Timur untuk ikut bergabung ke dalam bagian pemerintahan RI di Yogyakarta hingga kemudian menjadi bagian dari pemerintahan NKRI? Kedua, apa sikap masyarakat dan pemerintahan dari Negara Bagian Jawa Timur dalam menyikapi adanya pembentukan kembali NKRI? Ketiga, Bagaimana bentuk pemerintahan wilayah Jawa Timur di masa pemerintahan RIS dan ketika tergabung ke dalam bagian RI di Yogyakarta hingga menjadi bagian dari NKRI? Dari ketiga rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kronologi perkembangan dari Jawa Timur pada masa periode pemerintahan RIS ke NKRI tahun 1949-1950.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Metode ini dilakukan denganlima langkah utama yakni, pemilihan topik, pengumpulan sumber (heuristik), verifikasi (kritik), interpretasi dan penulisan sejarah (historiografi). Diantarabeberapa sumber yang digunakan seperti arsip, buku, jurnal, media cetak baik itusurat kabar atau majalah yang berbahasakan Indonesia maupun Belanda dan sumber-sumber yang lainnya. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan tentang adanya keinginan dari masyarakat maupun beberapa pejabat dari Negara Bagian Jawa Timur untuk ikut bergabung atau membantu dalam wacana pergantian pemerintahan RIS ke NKRI. Beberapa hal itu ditunjuk dengan adanya diskusi-diskusi tingkat daerah dan sekaligus dengan dibentuknya Panitia Negara Jawa Timur oleh para pejabat pemerintahan dan diputuskan untuk wilayah Jawa Timur bergabung dengan pemerintahan RI di Yogyakarta. Selain itu juga terdapat beberapa pejabat yang digantikan, dipindah, maupun diangkat sebagai pejabat baru dari pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Pengaruh yang lain juga terdapat pada beberapa kebijakan dalam beberapa bidang yang lain seperti politik, sosial, militer, pendidikan, dan ekonomi wilayah Jawa Timur.

The Round Table Conference in 1949 resulted in a decision regarding establishment a federal state government called the United Republic of Indonesia (RIS). One of the areas that emerged and was affected by this decision was the State of East Java part of the RIS government area. Meanwhile, the RIS government only lasted until 1950 and changed to the government of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). Before changing to become part of the NKRI government, the region State of East Java had already merged by switching the RIS government to the Republic of Indonesia government in Yogyakarta, which in the future would become a separate government called East Java Province. That also caused the State of East Java to become one of the regions that responded quickly to the change of government RIS to NKRI.

This research will answer three questions. First, what is the background or who is the party that pushed the State of East Java to join the Republic of Indonesia government in Yogyakarta and then become part of the Republic of Indonesia government? Second, what is the attitude of the people and government of the State of East Java in responding to the re-establishment of the Republic of Indonesia? Third, what was the form of government for the East Java region during the RIS government and when it was incorporated into the Republic of Indonesia in Yogyakarta until it became part of the Republic of Indonesia? These three problem formulations, this research aims to explain the chronology of development East Java during the RIS to NKRI government period 1949-1950.

This research will use the historical method. This method is carried out with five main steps including topic selection, source gathering (heuristics), verification (criticism), interpretation, and historical writing (historiography). Among the several sources used are archives, books, journals, and print media in the form of newspapers or magazines in Indonesian or Dutch languages and other sources.

The results of this research show that there is a desire the public and several officials the State of East Java to join or help in the discourse on changing the government RIS to NKRI. Several things were determined by regional-level discussions and at the same time by the formation of the East Java State Committee by government officials and it was decided that the East Java region would join the Indonesian government in Yogyakarta. Apart that, there were also several officials who were replaced, transferred or appointed as new officials the East Java Provincial government. Other influences also exist in several policies in several other fields such as politics, social, military, education and the economy of the East Java region.

Kata Kunci : Pendirian, Penggabungan, Revolusi / Founding, Merger, Revolution