Eksistensi Lembaga Pemerintahan Adat Ketemenggungan dalam pelaksanaan otonomi daerah :: Studi penelitian di Kecamatan Manday Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat

RUPINUS, Dr. Purwo Santoso, MA

2003 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Judul Tesis adalah Eksistensi Lembaga Pemerintahan Adat Ketemenggungan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Lembaga Ketemenggungan merupakan sentra pemerintahan berbasis adat di tingkat masyarakat bawah (grassroot) suku Dayak termasuk juga sub suku Dayak Kantu’ yang telah digunakan secara turun temurun dan jaman nenek moyang sampai anak cucu. Lembaga ini bertujuan untuk mengurus hal-ha1 yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan menyelesaikan perkardkasus yang timbul baik di dalam internal masyarakat Kantu’ maupun dengan masyarakat di luar komunitas Kantu’ di Kecamatan Manday Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam pejalanan sejarah terutama semasa era Orde Baru, Lembaga Adat telah dimarginalkan oleh penguasa untuk kepentingan individu maupun kepentingansekelompok orang/ golongan melalui konspirasi dengan pengurus adat mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Desa sehingga tatanan kehidupan masyarakat terganggu. Nilai-nilai yang telah hidup dan berkembang di masyarakat sebagai pedoman dan pengatur hubungan kemasyarakatantelah terkontaminasi akibat komersialisasiadat dan gelar serta keberpihakan pemimpin adat pada pemerintah di atasnya. Eksistensi Lembaga Adat menjadi lemah di mata masyarakat dan kurang berfungsi sebagai lembga yang seharusnya memberikan rasa keadilan kepada masyarakat adat. Gerakan reformasi yang melahirkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri merupakan peluang bagi kearifan lokal mengaktualisasikan dirinya terutama Lembaga Pernerintahan Adat Ketemenggungan untuk menjalankan nilai-nilai, pola perilaku dan peralatan adat. Nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Kantu’ Kecamatan Manday seperti tradisi musyawarah mufakat, gotong royong serta sistem kekerabatan sosial dan rasa tanggung jawab bersama dalam kehidupan kemasyarakatanmerupakantradisi yang masih dilakukan sampai saat ini. Musyawarah mufakat dalam menyelesaikan persoalan adat baik dengan cara kekeluargaan maupun melalui Lembaga Adat Ketemenggungan merupakan cara penyelesaian konflik yang didasarkan pada adat istiadat dan ketentuan adat. Tradisi gotong royong untuk meringankan beban bersama merupakan an yang masih melekat pada sebagian besar masyarakat, misalnya nugal atau nenanam padi, pada acara perkawinan, kematian dan sebagainya. Pelaksanaan nilai-nilai akan berkaitan dengan pola perilaku masyarakat yang tercennin dari motivasi dan kepatuhan menjalankan aturan adat. Penggunaan peralatan adat dalam Lembaga Ketemenggungan baik sebagai alat upacara ritual maupun sanksi adat merupakan nilai dalam rangka untuk menghormati Tuhan Yang Maha Kuasa dan roh para leluhur. Dan hasil analisa di lapangan, diperoleh kesimpulan bahwa Lembaga Pemerintahan Adat Ketemenggungan temyata masih eksis dan diakui masyarakat sebagai sarana mengatur, menjalankan dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat, tradisi budaya dan hukum adat. Proses peradilan adat dalam Lembaga Ketemenggungan sampai saat ini masih dipergunakan oleh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa/perkara sehingga akan tercipta tertib sosial dan tertib hukum di masyarakat. Tertib sosial dan tertib hukum pada akhimya akan menciptakan harmonisasi hubungan kekerabatan yang semakin kental dan akrab antar warga dalam pelaksanaan otonomi daerah dan pada akhimya pelaksanaan nilai-nilai dapat membendung pengaruh negatif yang dapat merusak kehidupan sosial masyarakat setempat.

The theme of this thesis is the Existence of the Government’s Institution in the Regent Tradition in the Practice of District Autonomy. The Regent Institution central government based on the tradition of the Dayak ethnic group’s grassroots, including the Kantu’ Dayak sub ethnic group that has been done hereditary since the ancestors to the generations. This institution is aimed to under take the things that is related to the society’s life and solve the cases or the problems which is exist in bothe the Kantu’ internal society, or the society out side the sub ethnic group in Manday Region, Kapuas Hulu municipal in the historical track especially at the Orde Baru era, this institution of this tradition is eliminate by the authority for both individual and group’s interest through the conspiracy with the tradition committee to exploit the available natural and human resources in that village so that the social order of society was molested. It will reduce :he principle’s dignity in the perspective of the society, and caused the declination the institutionalfunction of justice. The reform movement was resutted in the Code number 22 year of 1993, that gives more autonomy to the district authority to manage and to take care of their region. It was the opportunity for the local governments to actualize themselves, especially Government’s Institution in the Regent Tradition to implement their own value, behavioral custom, and tradition. The values, norms and the system of Society and shared responsibility in the society’s life were the tradition that is held up to now. These traditions, such as nugal or paddy planting, the wedding ceremony, and so on was still carried out up to now. It was held in respect to the God Almighty and the acestors’ spirit. The survey’s analysis shows that government‘s institution in the Regent Tradition is still exist, and still have the power to manage and control the implementation of the traditional law. The judicature process in the Government’s Institution in the Regent Tradition is still used by the society in solving the problems and reaching the disputes resolutions. This respect to the law, will finally create the harmonization in relation betwesn the members of the society in implementing the district autonomy and able to prevent the negative effects in the social live of the society.

Kata Kunci : Otonomi Daerah,Lembaga Pemerintahan Adat,Ketemenggungan, Existence, The Government‘s Institution in the Regent Tradition and District Autonomy