Urgensi Penetapan Perwalian Orang Tua Kandung untuk Anak dalam Proses Pewarisan (Studi Penetapan Perwalian Heni Ambarwati)

DIMAS BINTANG AJI PRAJA, Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, S.H., M.H.

2023 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penetapan perwalian orang tua kandung menjadi fenomena yang kerap terjadi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Salah satunya dapat terlihat melalui Penetapan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 249/Pdt.P/2019/PN Smn dan Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2019/PN Smn, yang selanjutnya disebut “Penetapan Perwalian Heni Ambarwati”. Penelitian ini menjawab terkait permasalahan urgensi diajukannya permohonan perwalian Heni Ambarwati sebagai orang tua kandung dari anak dalam proses pewarisan. Turut dikaji pula permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak setelah adanya perwalian dalam proses pewarisan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris yang disajikan secara kualitatif untuk mengkaji interaksi masyarakat terhadap penetapan pengadilan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan penetapan perwalian orang tua kandung sangat penting karena: (1) melindungi hak-hak atau kepentingan anak; (2) pemberian izin tertentu dari negara kepada orang tua atau wali; (3) meminimalisasi potensi terjadi adanya konflik, sengketa, atau permasalahan; (4) memenuhi persyaratan yang diminta oleh Kantor Pertanahan; (5) sebagai otorisasi formal dari wali yang berkaitan erat dengan adanya rekomendasi PPAT; dan (6) sebagai suatu bukti formal penentu dimulainya suatu perwalian. Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak setelah adanya perwalian dalam proses pewarisan terbagi menjadi dua bagian, yaitu: (1) perlindungan atas diri pribadi anak; dan (2) perlindungan atas harta kekayaan anak. Khusus mengenai perlindungan atas harta kekayaan anak, masih menjadi celah hukum bagi hukum perwalian di Indonesia mengingat posisi KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan setelah UUD 1945 masih belum harmonis.

Court decree over biological parent guardianship is commonly seen in District Courts and Religious Courts. Court Decree No. 249/Pdt.P/2019/PN Smn and No. 305/Pdt.P/2019/PN Smn, hereinafter referred to as "Heni Ambarwati Guardianship Court Decree", are a pair of the examples of what happened. The purpose of this research is to answer the urgency of Heni Ambarwati's application for guardianship as the biological parent of the minor in the inheritance process. Issues concerning legal protection for children after guardianship in the inheritance procedure are also discussed.

This study examines community interactions with court decree using a juridical-empirical research method and is presented qualitatively. The case approach and the statutory approach were employed in this study.

The findings of this study concluded that the existence of the determination of the guardians of biological parents is essential because: (1) protects the rights or interests of children; (2) grants specific permits from the state to parents or guardians; (3) minimizing the potential for conflicts, disputes, or problems; (4) meet the requirements requested by the Land Office; (5) as a formal authorization of guardians who are closely related to the Official Certifier of Title Deeds (PPAT) recommendations; and (6) as formal evidence to determine the starting of a guardianship. Apart from that, legal protection for minors following guardianship in the inheritance process is divided into two parts: (1) protection for the minor's personality and (2) protection for the minor's assets. There is still a legal gap in guardianship law in Indonesia because the position of the Civil Code and laws after the 1945 Constitution are still not harmonious.

Kata Kunci : penetapan, perwalian, orang tua, perlindungan hukum, anak, court decree, guardianship, parent, legal protection, minor