Eksistensi kebijakan daerah yang demokratis dalam sistem pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme

SIMANJUNTAK, Salamat, Dr. Bernardus Sukismo, SH.,MH

2004 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum)

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah realisasi pembuatan kebijakan daerah yang demokratis dalam sistem pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, apakah dalam setiap pembuatan kebijakan daerah telah melibatkan masyarakat, demikian pula apakah produk-produk kebijakan daerah pasca UU No.22 Tahun 1999 telah mencerminkan aspirasi masyarakat, mengapa masyarakat perlu dilibatkan dalam setiap pembuatan dan evaluasi kebijakan daerah. Metode penelitian yang digunakan merupakan kombinasi antara penelitian hukum empiris dengan hukum normatif. Tipe penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan observasi, data yang terkumpul dianalisis secara normatif dengan menggunakan pendekatan historis, pendekatan komparatif, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, masing-masing pendekatan dipergunakan sesuai dengan kebutuhannya. Hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut: Perda tentang mekanisme partisipasi masyarakat untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan jajaran pemda Kota Yogyakarta sampai saat ini belum eksis, namun telah ada usaha-usaha untuk merintis dan membuka jalan kearah dapat dilakukannya partisipasi masyarakat secara kritis dan konstruktif melalui email dan hot line: Harapan untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih terbebas dari KKN ternyata masih dihantui dan dibayang-bayangi adanya indikasi praktek KKN tidak hanya dapat terjadi dalam jajaran pemerintahan pusat, melainkan dapat pula terjadi dalam jajaran Pemda; Partisipasi masyarakat mempunyai kontribusi yang cukup signifikan untuk mencegah dan mengeliminir terjadinya praktek KKN dalam pembentukan kebijakan-kebijakan daerah, namun patut disesalkan sampai saat ini partisipasi masyarakat tersebut belum sepenuhnya dapat terealisir; keterbukaan memberikan akses yang cukup signifikan untuk pendidikan politik rakyat daerah guna menghasilkan kebijakan daerah yang aspiratif, parsipatif, dan demokratis; Penggunaan wewenang pemerintahan dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan daerah secara tidak tepat dapat berakibat fatal dan kontra produktif, dan oleh karenanya partisipasi masyarakat mutlak diperlukan eksistensinya; Hak asasi warga masyarakat suatu daerah merupakan hak dasar, yang layak memperoleh perlindungan hukum dan dapat dipertahankan dalam keadaan apapun juga, untuk mengantisipasi akibat-akibat yang timbul dari dibentuk dan diberlakukannya suatu kebijakan daerah. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disarankan sebagai berikut; agar Perda tentang mekanisme partisipasi masyarakat untuk mengkritisi perencanaan dan pembentukan kebijakan daerah dalam jajaran Pemda Kota Yogyakarta segera dapat direalisir; Agar segera ditempuh upaya-upaya kreatif dan dinamis untuk memberdayakan masyarakat guna berpartisipasi mengeliminir dan memberantas praktek-praktek KKN dalam setiap kebijakan daerah, baik langsung maupun tidak langsung dalam jajaran Pemda Kota Yogyakarta; Agar jajaran Pemda Kota Yogyakarta dapat memanfaatkan wewenang pemerintahan untuk merencanakan dan membentuk kebijakan daerah secara optimal, tepat, efektif dan efisien.

Available in fulltext

Kata Kunci : Demokrasi, Kebijakan Daerah, KKN