pedoman jaksa penuntut umum dalam penuntutan tindak pidana korupsi di komisi pemberantasan korupsi untuk mencegah disparitas penuntutan
Bayu Satriyo, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum; Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si; Diantika Rindam Floranti, S.H., LL.M
2023 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan permasalahan disparitas penuntutan yang terdapat di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta mengkaji pedoman tuntutan yang ideal sebagai bahan untuk perbaikan Pedoman Tuntutan Pidana Peraturan Pimpinan KPK No. 13 Tahun 2021 (Perpim 13/2021).
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode penelitian normatif empiris, karena penelitian ini meneliti mengenai bagaimana jaksa di KPK selaku penuntut umum melaksanakan Perpim 13/2021 tentang Pedoman Tuntutan Pidana yang bertujuan untuk meminimalisir adanya disparitas penuntutan serta perbaikan beberapa variabel yang terdapat di dalam Perpim 13/2021. Selanjutnya data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan dalam bentuk kalimat yang jelas dan sistematis atas data yang diperoleh melalui wawancara responden dan narasumber serta telaah norma-norma sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang diteliti oleh penulis dalam tesis ini.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan: pertama, pedoman tuntutan yang diterapkan di KPK menggabungkan Model Base Term dan Model Polaris Guidelines. Dalam penerapannya terdapat beberapa perbedaan penjatuhan tuntutan selama Januari 2022 sampai dengan 2023 disparitas penuntutan yang terjadi adalah disparitas penuntutan yang dapat dipertanggungjawabkan karena terdapat penjelasan atau alasan berdasarkan kepada variabel di dalam Perpim 13/2021. Kedua, terdapat variabel yang harus ditambahkan ke dalam Perpim 13/2021 seperti Dampak perbuatan tindak pidana korupsi kepada masyarakat serta kemanfaatan dari penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK dan Legal reasoning atau ratio decidendi (alasan hukum) dari penuntut umum untuk mempertimbangkan fakta-fakta materiil dalam tuntutan. Selain hal tersebut, dalam Perpim 13/2021 juga sepatutnya menghilangkan atau menghapus tahap penerapan tuntutan pidana oleh selain penuntut umum dengan cukup memberitahukan tuntutan pidana kepada stakeholder untuk menghindari subyektifitas penilaian dari stakeholder yang tidak mengetahui jalannya proses penegakan hukum di pengadilan
This study aims to analyze and explain the problems of prosecution disparities that happen in Corruption Eradication Commision (CEC) and also reviewing the ideal prosecution guidelines to improve the prosecution guideliness.
The research method utilized in this thesis research is an empirical normative, Since this research examines how prosecutors at the KPK as public prosecutors implement Perpim 13/2021 concerning Criminal Prosecution Guidelines which aims to minimize prosecution disparities and improve several variables contained in Perpim 13/2021. Furthermore, the data will be analyzed descriptively qualitatively, namely by describing in the form of clear and systematic sentences the data obtained through interviews with respondents and sources and reviewing norms so as to answer the formulation of the problems studied by the author in this thesis.
Based on the results of the research and discussion, it is concluded: first, the prosecution guidelines applied at the KPK combine the Base Term Model and the Polaris Guidelines Model. In its application, there are several differences in the imposition of charges from January 2022 to 2023. The prosecution disparity that occurs is a prosecution disparity that can be justified because there is an explanation or reason based on the variables in Perpim 13/2021. Second, there are variables that must be added to Perpim 13/2021 such as the impact of corruption crimes on society and the benefits of prosecuting corruption crimes carried out by the KPK and the legal reasoning or ratio decidendi of the public prosecutor to consider material facts in the charges. In addition to this, Perpim 13/2021 should also eliminate or remove the stage of applying criminal charges by other than the public prosecutor by simply notifying the criminal charges to stakeholders to avoid subjective assessments from stakeholders who do not know the course of the law enforcement process in court.Kata Kunci : pedoman tuntutan, penuntut umum, disparitas, tindak pidana korupsi