Di balik upah murah : ekonomi politik kebijakan upah minimum di provinsi DIY

ANDIKA IRFAN FADHLURROHMAN, Muchtar Habibi, S.I.P.,M.A.,Ph.D.

2023 | Tesis | S2 Ilmu Administrasi Negara

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalis kebijakan upah murah dan kondisi ketenagakerjaan melalui studi ekonomi politik di Provinsi DIY. Dalam penelitian ini berargumen bahwa adanya pengaruh kondisi ekonomi dan kondisi politik yang membentuk proses kebijakan upah minimum. Lebih lanjut hasil analisa yang ditemukan bahwa secara kondisi ekonomi Situasi ekonomi seperti ini membenuk pola kekuatan posisi tawar yang berbeda bagi actor industrial. Secara kondisi politik pun ditemukan hal yang sama bahwa kekuatan pengusaha lebih kuat daripada pekerja. Pemerintah yang dianggap sebagai penengah cenderung lebih pro pengusaha dengan mengeluarkan peraturan tentang pengupahan yang implementasinya kepada upah murah dan logika ekonomi liberal dan dampaknya merugikan pekerja.

Kerangka teori mulai disusun dengan menjelaskan konsep tentang bagaimana formulasi kebijakan upah minimum. Selanjutnya adalah dinamika dari berbagai perspektif baik secara pandangan neoklasik dan neoliberal, yang kemudian menggunakan pendekatan ekonomi politik sebagai pisau analisis untuk melihat bagaimana kondisi ekonomi dan kondisi politik membentuk kebijakan upah minimum di Provinsi DIY.

Bagi pengusaha, kondisi ekonomi di Provinsi DIY lebih menguntungkan karena ketersediaan lapangan pekerjaan yang cukup banyak dan dominasi pekerja informal menjadikan kemudahan dalam merekrut ataupun memutus hubungan kerja. Bagi pekerja,situasi ekonomi seperti itu amat melemahkan posisi tawar mereka di hadapan pengusaha dan pemerintah. Sementara bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang diharapkan sebagai pihak penengah, cenderung lebih dekat dengan pengusaha, dengan membuat kebijakan pengupahan yang memfasilitasi tumbuh-kembangnya investasi di DIY.

Secara kondisi politik kekuatan pengusaha lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan pekerja di Provinsi DIY yang membuat upah menjadi murah. Modal yang kuat dapat mempengaruhi pemerintah agar berpihak kepada pengusaha. Namun, bagi pekerja, kondisi politik saat ini dirasa tidak menguntungkan. Kelemahan serikat pekerja yang ada dan adanya perpecahan antara serikat pekerja dengan perbedaan ideologi melemahkan posisi pekerja. Kebijakan pemerintah yang cenderung pro pengusaha dalam logika kebijakan liberal juga melemahkan pekerja secara politik

Kata Kunci : Ekonomi Politik, Kebijakan Upah Minimum, Upah Minimum DIY

The aim of this research is to analyze low wage policies and labor conditions through a political economy study in the DIY Province. In this study, it argues that there is an influence of economic conditions and political conditions that shape the minimum wage policy process. Furthermore, the analysis results reveal that in terms of economic conditions, such an economic situation creates different bargaining power dynamics for industrial actors. In terms of political conditions, a similar finding is made that employers have more power than workers. The government, seen as a mediator, tends to be more pro-employer by issuing wage regulations that implement low wages and follow a liberal economic logic, which ultimately harms the workers.

The theoretical framework is developed by explaining the concept of how minimum wage policies are formulated. It then examines the dynamics from various perspectives, including neoclassical and neoliberal views, and uses a political economy approach as an analytical tool to understand how economic and political conditions shape minimum wage policies in the DIY Province.

For employers, the economic conditions in the DIY Province are more favorable due to the availability of a significant labor force and the dominance of informal workers, which makes it easier to recruit and terminate employment relationships. For workers, such economic conditions weaken their bargaining power in front of employers and the government. Meanwhile, for the government as policy-makers expected to act as mediators, they tend to lean towards employers by creating wage policies that facilitate investment growth in DIY.

In terms of political conditions, the power of employers is stronger than that of workers in the DIY Province, leading to low wages. Strong capital can influence the government to favor employers. However, for workers, the current political situation is not advantageous. Weak labor unions and ideological differences weaken their position. The government's pro-employer policies within the framework of liberal policies also weaken workers politically.

Keywords: Political Economy, Minimum Wage Policy, DIY Minimum Wage

Kata Kunci : Kata Kunci : Ekonomi Politik, Kebijakan Upah Minimum, Upah Minimum DIY