ANALISIS YURIDIS KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) (Studi Kasus PT Merpati Nusantara Airlines (Persero))
Deshandra Yusuf Siswan Atmadja, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
2023 | Tesis | S2 Magister Hukum
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan
menganalisis mengenai bagaimana konstruksi hukum mengenai BUMN sebagai objek
kepailitan yang berkepastian hukum dalam kasus kepailitan PT Merpati Airlines
(Persero), dan apakah hakim dalam menjatuhkan putusan kepada PT Merpati
Airlines (Persero) telah menerapkan prinsip-prinsip hukum yang benar.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan
pendekatan yuridis normatif, dan data yang digunakan dalam penelitian
tesis ini merupakan data primer yang didukung data sekunder, berupa Putusan
Nomor: 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2O22/PN.Niaga Sby Jo. Nomor:
4/Pdt.Sus-PKPU/20l8/PN.Niaga Sby.
Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa: pertama, BUMN yang dimaksud di dalam Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 adalah Perum, sehingga permohonan pernyataan pailit
berhadap BUMN Persero dapat diajukan tidak hanya oleh Menteri Keuangan saja.
Jika melihat dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus permohonan
pemailitan PT Merpati Airlines (Persero) dengan menggunakan Pasal 291 UU Nomor
37 Tahun 2004 Jo. Pasal 170 UU Nomor 37 Tahun 2004 itu hanya bersifat
prosedural dan tidak didasarkan atas kapasitas PT Merpati Airlines (Persero)
sebagai BUMN.
Putusan yang mempailitkan PT Merpati Airlines (Persero)
sebagai BUMN Persero menurut peneliti telah sejalan dengan hukum yang berlaku. Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 telah menetapkan walaupun milik negara, pemerintah, dan
apabila mereka terbagi atas saham, yang dalam hal ini berbentuk Persero, maka
dapat diajukan permohonan pailit oleh selain Menteri Keuangan.
Peneliti melihat bahwa adanya Undang-Undang Kepailitan
memberikan solusi yang tepat mengenai permasalahan utang-piutang. Apabila
debitor terbukti memiliki hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih,
serta mempunyai minimal satu kreditor lainnya, maka debitor harus dinyatakan
pailit. Kedua, hakim dalam menjatuhkan putusan pailit kepada PT Merpati
Airlines (Persero) telah menerapkan prinsip-prinsip hukum, yaitu meliputi;
prinsip Paritas Creditorium, Prinsip Pari Passu Pro Rata Parte, dan
Prinsip utang.
Kata
Kunci : Kepailitan, PT Merpati Airlines
(Persero), Legal Construction, Utang
This
research aims to explain and analyze the legal construction regarding BUMN as a
bankruptcy object that has legal certainty in the bankruptcy case of PT Merpati
Airlines (Persero), and whether the judge in handing down a decision to PT
Merpati Airlines (Persero) has applied the correct legal principles.
This
research is normative legal research using an approachnormative juridical, and
the data used in this thesis research is primary data supported by secondary
data, in the form of Decision Number: 5/Pdt.Sus-Pebatalan Peace/2O22/PN.Niaga
SbyBecause. Number: 4/Pdt.Sus-PKPU/20l8/PN.Niaga Sby.
The
results of this research show that;First, The legal basis used by the Panel of
Judges in deciding the petition for bankruptcy of PT Merpati Airlines (Persero)
using Article 291 of Law Number 37 of 2004Because. Article 170 of Law Number 37
of 2004 is only procedural in nature and is not based on the capacity of PT
Merpati Airlines (Persero) as a BUMN. Law Number 37 of 2004 has stipulated that
even if it is owned by the state, the government, and if they are divided into
shares, which in this case is in the form of a Persero, then a bankruptcy
petition can be submitted by someone other than the Minister of Finance. The
existence of the Bankruptcy Law provides the right solution to the problem of
debts and receivables. If the debtor is proven to have a debt that is due and
collectible, and has at least one other creditor, then the debtor must be
declared bankrupt.Second, the judge in handing down a bankruptcy decision to PT
Merpati Airlines (Persero) has applied legal principles, which include;
principleEquity CreditorPrinciplePari Passo Pro Rata Parte,and Debt principles.
Keywords: Bankruptcy, PT Merpati Airlines (Persero), Legal
Construction
Kata Kunci : Bankruptcy, PT Merpati Airlines (Persero), Legal Construction
