Pengaruh Kandungan Informasi Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Terpilihnya Kembali Petahana

Tri Atmaja Ragil Jatmiko, Dr. Ratminto, M.Pol.Admin.

2023 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Pilkada merupakan cerminan partisipasi masyarakat dalam proses berpolitik yang mensyaratkan pelaksanaan pilkada yang jujur dan demokratis sebagai syarat utama dalam proses demokrasi yang merupakan bagian dari legitimasi kekuasaan. Akuntabilitas elektoral merupakan fitur penting dari demokrasi yang memberikan pilihan kepada rakyat untuk memilih kembali calon kepala daerah petahana atau memberi hukuman atas capaian kinerja petahana selama masa jabatannya terdahulu. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris atas dampak indeks pembangunan manusia (IPM), kemiskinan, pengangguran, kemandirian keuangan, efektivitas keuangan, efisiensi keuangan, serta opini BPK terhadap terpilihnya kembali petahana. Objek yang diteliti adalah pilkada serentak yang diikuti oleh kepala daerah petahana yang mencalonkan diri kembali untuk periode kedua masa jabatan. Data yang diperoleh menggunakan data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Data dianalisis menggunakan metode analisis regresi logistik yang diolah menggunakan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS v.27.0.0) , Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM, kemiskinan, efektivitas keuangan, dan opini BPK atas LKPD berpengaruh signifikan terhadap terpilihnya kembali petahana. Pengangguran, kemandirian dan efektivitas keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap terpilihnya kembali petahana. Hasil studi ini menunjukkan bahwa informasi kinerja pemda sebagai nilai yang bermanfaat bagi pemilih belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pemilih. Ketidakcanggihan pemilih (unsophisticated voters) dalam menganalisis informasi kinerja pemda, menyebabkan tidak dipertimbangkannya kinerja pemda (pengangguran, kemandirian dan efektivitas keuangan) sebagai dasar pertimbangan mereka dalam memilih pemimpin daerahnya. Ketika informasi kinerja pemda tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan pilihan pemilih, maka akuntabilitas elektoral dalam pilkada tidak dapat berfungsi optimal.

Regional elections are a reflection of community participation in the political process, which requires the implementation of honest and democratic regional elections as the main requirement in the democratic process, which is part of the legitimacy of power. Electoral accountability is an important feature of democracy, which gives the people the option to re-elect incumbent regional head candidates or impose penalties for the incumbent's performance achievements during his previous term of office. This research aims to provide empirical evidence on the impact of the human development index (HDI), poverty, unemployment, financial independence, financial effectiveness, financial efficiency, and BPK opinion on the re-election of incumbents. The object studied was the simultaneous regional elections in which incumbent regional heads were running for re-election for a second term of office. Data obtained using secondary data. This research uses a quantitative approach, with sample selection using the purposive sampling method. Data were analyzed using the logistic regression analysis method, which was processed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS v.27.0.0) program. The research results showed that HDI, poverty, financial effectiveness, and BPK's opinion on LKPD had a significant effect on the incumbent's re-election. Unemployment, independence, and financial effectiveness do not significantly influence the incumbent's re-election. The results of this study indicate that local government performance information as a useful value for voters has not been fully utilized by voters. The lack of sophistication of voters (unsophisticated voters) in analyzing regional government performance information has resulted in them not considering regional government performance (unemployment, independence, and financial effectiveness) as a basis for their considerations in choosing regional leaders. When local government performance information does not influence voter decision-making, then electoral accountability in regional elections cannot function optimally.

Kata Kunci : Akuntabilitas Elektoral, IPM, Kemiskinan, Pengangguran, Kinerja Keuangan Daerah, Opini BPK, Electoral Accountability, HDI, Poverty, Unemployment, Regional Financial Performance, BPK Opinion.